Persiapan Mewadahi Pramuka Difabel di Malang melalui Rintisan Bhumi Perkemahan Inklusi

Penghijauan di Gunung Wedon Lawang, nampak simbolis penyerahan bibit pohon dari Pramuka SMANELA dan Pramuka Kawarran Lawang kepada Polsek Lawang. Kegiatan dalam koordinasi Perhutani/KRPH Wonorejo, Pemdes Turirejo, dan LINKSOS

 

Pramuka memenuhi hak dan mewadahi kaum muda yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dan berminat dalam kepramukaan. Kebijakannya dengan membentuk Gudep Pramuka Luar Biasa, Gudep Terpadu, Gudep Inklusif. Hal ini patut diapresiasi meski dalam prakteknya belum optimal, seperti tidak pahamnya organ-organ kepramukaan terhadap persoalan disabilitas, dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Salah satu upaya menyempurnakan hal ini, lintas sektor di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang merintis Bhumi Perkemahan Inklusi.

 

Diwadahinya penyandang disabilitas dalam gerakan Pramuka, termuat dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 231 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka. BAB III Organisasi, Pasal 1 Ketentuan Umum, bagian e, bahwa Untuk memenuhi hak dan mewadahi kaum muda yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dan berminat dalam kepramukaan maka dibentuk Gudep Pramuka Luar Biasa, Gudep Terpadu, Gudep Inklusif.

 

 

Gugus Depan (Gudep) bagi Penyandang Disabilitas

 

Gudep Pramuka Luar Biasa adalah satuan organik terdepan Gerakan Pramuka yang menghimpun anggota pramuka yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang mengalami gangguan fisik, emosi, perilaku, dan sosial usia Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega (S,G,T,D).

 

Pada Gudep Pramuka Luar Biasa ini terdapat hal-hal kekhususan diantaranya:

  1. Gudep yang anggotanya semua jenis kecacatan. Contoh: Gudep yang anggotanya terdiri atas tunanetra tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras secara gabungan terwadahi dalam satu gudep.
  2. Gudep yang anggotanya hanya satu jenis disabilitas. Contoh: Gudep yang anggotanya hanya tunarungu atau tunanetra saja. Hal ini dibentuk ada kaitannya dengan spesifik sekolah tersebut, karena ada sekolah yang mendidik satu jenis disabilitas saja contoh: Sekolah Luar Biasa A (SLB A untuk tuna-netra) atau Sekolah Luar Biasa B (SLB B untuk tuna-rungu), ada juga sekolah yang mendidik multi disabilitas, contohnya Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), biasanya mendidik multi disabilitas mengingat SLB-nya masih langka.

 

Syarat Kecakapan Umum (SKU) yang dijadikan pedoman dalam membina adalah SKU Pramuka Luar Biasa (PLB). Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 272 Tahun 1993 untuk masing-masing disabilitas SKUnya disesuaikan. Pembinanya adalah guru yang berada di sekolah tersebut sesuai dengan spesifikasi keahliannya.

 

Gudep Terpadu  adalah gudep biasa yang sebagian anggotanya pramuka penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan penerimaan anggota mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Tunanetra, tunadaksa, tuna laras dan tunarungu secara selektif artinya disabilitasnya tidak berat.
  2. Mampu mengikuti kegiatan secara umum (SKUnya memakai SKU pramuka biasa).
  3. Tidak adanya penyederhanaan materi kegiatan
  4. Peserta didik mampu berkomunikasi secara wajar
  5. Orangtua peserta didik yang bersangkutan mengijinkan masuk anggota Gerakan Pramuka pada gudep tersebut.
  6. Peserta didik yang bersangkutan berminat
  7. Memiliki hak dan kewajiban yang sama antara anggota pramuka luar biasa dengan pramuka biasa.
  8. Pembina yang membina anggota Gerakan Pramuka penyandang disabilitas tersebut adalah pembina biasa.
  9. Apabila ada kesulitan dapat berkonsultasi dengan Sekolah Luar Biasa terdekat.

 

Gudep Inklusif  adalah gudep biasa yang sebagian anggotanya mengalami gangguan fisik, emosi, perilaku, dan sosial. Dalam pelaksanaan penerimaan anggota mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Semua penyandang disabilitas dapat diterima menjadi anggota.
  2. Ada kesiapan dari gudep untuk menerima para penyandang disabilitas ikut latihan di gudep tersebut.
  3. Adanya ijin dari orangtua yang bersangkutan.
  4. Peserta didik yang bersangkutan berminat mengikuti kegiatan pramuka di gudep tersebut.
  5. SKU yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pembinaan adalah SKU yang disesuaikan dengan kemampuan dan jenis kedisabilitasannya.
  6. Laporan/pencapaian hasil kegiatan dibuatkan tersendiri
  7. Pembina yang menangani anggota pramuka penyandang disabilitas ádalah pembina biasa.
  8. Apabila ada kesulitan dapat berkonsultasi dengan Sekolah Luar Biasa terdekat.

 

 

Rintisan Bhumi Perkemahan Inklusi di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

 

Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) bekerjasama dengan Pemerintah Desa Turirejo dan KRPH Wonorejo menggelar sarasehan Rintisan Bhumi Inklusi Gunung Wedon, Selasa 15 Juni 2021 di Balai Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Sarasehan bertujuan menggandeng lintas sektor diantaranya Pramuka Kwarran Kecamatan Lawang dan PMI Kecamatan Lawang untuk mengembangkan bhumi perkemahan inklusi di Gunung Wedon yang berlokasi di desa tersebut.

 

Inklusi memberikan makna mengakomodasi kebutuhan dan hak semua warga masyarakat, termasuk kelompok rentan diantaranya penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, transpuan dan sebagainya. Maka dalam pengembangan rencana tersebut diperlukan pelibatan lintas sektor dari seluruh lapisan masyarakat.

 

Empat hal penting hasil pertemuan tersebut adalah:

  1. KRPH Wonorejo, LINKSOS, Pemerintah Desa Turirejo, Pramuka Kwarran Lawang, dan PMI Kecamatan Lawang, sepakat membangun rintisan Bhumi Perkemahan Inklusi
  2. Penggunaan hutan dan Gunung Wedon sebagai area penjelajahan Pramuka, dan seluruh penggunaan lainnya, pada prinsipnya tidak boleh merubah funsi hutan
  3. Pengelolaan hutan dan Gunung Wedon selaras dan tidak boleh melanggar/ merusak kearifan lokal
  4. Pengembangan jalur pendakian ramah difabel

 

Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) siap mendukung sepenuhnya tindak lanjut kesepakatan rintisan Bhumi Perkemahan Inklusi dalam bentuk:

  1. Membantu menfasilitasi pertemuan-pertemuan yang diperlukan dengan para pihak terkait inklusi disabilitas baik di tingkat lokal maupun naisonal
  2. Membantu mengorganisir acara-acara kepramukaan
  3. Sharing materi kesadaran disabilitas meliputi pengenalan ragam disabilitas, hak-hak, etika berinteraksi, termasuk praktek dasar bahasa isyarat
  4. Membentuk gugus depan inklusi

 

 

Unduh Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 231 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *