Posyandu Disabilitas Indonesia,
Sehat, Mandiri, Berdaya!
Regulasi
Posyandu Disabilitas pertama di Indonesia didirikan di Desa Bedali, Lawang, Kabupaten Malang, pada November 2019 melalui Sarasehan Desa Inklusi. Sarasehan tersebut merupakan kolaborasi antara LINKSOS, NLR, dan Kementerian Kesehatan. Pembentukan Possyandu mengacu pada regulasi seperti UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Permenkes Nomor 8 Tahun 2019.
Keunikan Posyandu Disabilitas
Posyandu Disabilitas memiliki empat keunikan. Pertama, memiliki tujuh meja pelayanan, lebih banyak dari posyandu biasa. Kedua, adanya layanan asesmen dan terapi di meja 6, sebelumnya hanya di rumah sakit. Ketiga, adanya layanan antar jemput untuk membantu mobilitas. Keempat, adanya pelatihan keterampilan di meja 7, disesuaikan dengan sumber daya setempat.
Tujuh meja pelayanan Posyandu Disabilitas
Meja 1 Pendaftaran
Layanan dikelola oleh Kader dengan tugas mencatat yang hadir baik penyandang disabilitas maupun tamu Posyandu Disabilitas.
Meja 2 Pengukuran
Layanan dikelola oleh kader, dengan tugas melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, tensi darah, dan lainnya.
Meja 3 Pencatatan
Layanan dikelola oleh kader, dengan tugas mencatat hasil ukur Meja 2 sebagai assesmen awal kondisi penyandang disabilitas.
Meja 4 Penyuluhan
Layanan dikelola oleh tenaga kesehatan atau Kader, tugasnya seputar komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
Meja 5 Pengobatan
Layanan dikelola oleh tenaga kesehatan, dengan tugas memberikan pengobatan dasar dan rujukan ke Puskesmas jika diperlukan.
Meja 6 Terapi
Layanan dikelola oleh tenaga kesehatan dan terapis profesional, dibantu kader terlatih, dengan tugas memberikan terapi perawatan dan rujukan jika diperlukan.
Meja 7 Pemberdayaan
Layanan dikelola oleh kader, dengan tugas melatih keterampilan peserta Posyandu Disabilitas sesuai dengan asesmen minat dan potensi.
Output Posyandu Disabilitas
Tersedianya layanan kesehatan berbasis kebutuhan ragam disabilitas yang mudah diakses dan terjangkau.
Terpenuhinya layanan asesmen dan terapi sebagai kebutuhan dasar penyandang disabilitas.
Tersedianya dukungan mobilitas penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan.
Tersedianya wadah interaksi, advokasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
Pembentukan dan Pembiayaan Posyandu Disabilitas
Prasyarat pembentukan Posyandu Disabilitas mengacu pada regulasi yang ada yaitu dinaungi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, dengan legalitas berupa SK Kepala Desa/Lurah. Pembiayaan Posyandu berasal dari berbagai anggaran pemerintah (APBN, APBD provinsi, kabupaten/kota, dan desa), sesuai Pasal 24 Permendagri No. 19/2011. Didampingi oleh Puskesmas, serta melibatkan masyarakat dan penyandang disabilitas sebagai kader untuk pengelolaan dan pemberdayaan.
Kerjasama Lintas Sektor
Posyandu Disabilitas dapat bekerjasama dengan lintas sektor untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, seperti:
Rumah sakit, klinik, asosiasi terapis (untuk layanan terapi).
Layanan ambulans, PMI (untuk layanan antar jemput).
Badan zakat, CSR perusahaan (untuk layanan pemberdayaan).
Organisasi sosial, organisasi penyandang disabilitas, lembaga pendidikan, lembaga bantuan hukum (untuk layanan pemberdayaan).
Media massa (untuk dukungan publikasi).