Posyandu Disabilitas Indonesia – Sehat, Mandiri, Berdaya!
Regulasi
Posyandu Disabilitas pertama di Indonesia didirikan di Desa Bedali, Lawang, Kabupaten Malang, pada November 2019 melalui Sarasehan Desa Inklusi. Sarasehan tersebut merupakan kolaborasi antara LINKSOS, NLR, dan Kementerian Kesehatan. Pembentukan Possyandu mengacu pada regulasi seperti UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Permenkes Nomor 8 Tahun 2019. Lihat Juknis Pembentukan>>
Keunikan Posyandu Disabilitas
Posyandu Disabilitas memiliki empat keunikan. Pertama, memiliki tujuh meja pelayanan, lebih banyak dari posyandu biasa. Kedua, adanya layanan asesmen dan terapi di meja 6, sebelumnya hanya di rumah sakit. Ketiga, adanya layanan antar jemput untuk membantu mobilitas. Keempat, adanya pelatihan keterampilan di meja 7, disesuaikan dengan sumber daya setempat.
Tujuh meja pelayanan Posyandu Disabilitas
Meja 1 Pendaftaran
Layanan dikelola oleh Kader dengan tugas mencatat yang hadir baik penyandang disabilitas maupun tamu Posyandu Disabilitas.
Meja 2 Pengukuran
Layanan dikelola oleh kader, dengan tugas melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, tensi darah, dan lainnya.
Meja 3 Pencatatan
Layanan dikelola oleh kader, dengan tugas mencatat hasil ukur Meja 2 sebagai assesmen awal kondisi penyandang disabilitas.
Meja 4 Penyuluhan
Layanan dikelola oleh tenaga kesehatan atau Kader, tugasnya seputar komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
Meja 5 Pengobatan
Layanan dikelola oleh tenaga kesehatan, dengan tugas memberikan pengobatan dasar dan rujukan ke Puskesmas jika diperlukan.
Meja 6 Terapi
Layanan dikelola oleh tenaga kesehatan dan terapis profesional, dibantu kader terlatih, dengan tugas memberikan terapi perawatan dan rujukan jika diperlukan.
Meja 7 Pemberdayaan
Layanan dikelola oleh kader, dengan tugas melatih keterampilan peserta Posyandu Disabilitas sesuai dengan asesmen minat dan potensi.
Layanan Antar Jemput
Di beberapa tempat, Posyandu Disabilitas memiliki layanan antar jemput, baik dengan mobil ambulan maupun sepeda motor sesuai kebutuhan dan ketersediaan.
Output Posyandu Disabilitas
Tersedianya layanan kesehatan berbasis kebutuhan ragam disabilitas yang mudah diakses dan terjangkau.
Terpenuhinya layanan asesmen dan terapi sebagai kebutuhan dasar penyandang disabilitas.
Tersedianya dukungan mobilitas penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan.
Tersedianya wadah interaksi, advokasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
Pembentukan dan Pembiayaan Posyandu Disabilitas
Pembentukan Posyandu Disabilitas harus berlandaskan regulasi, dinaungi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, dan memiliki SK Kepala Desa/Lurah sebagai legalitas. Pembiayaannya bersumber dari APBN, APBD (provinsi, kabupaten/kota, desa) sesuai Pasal 24 Permendagri No. 19/2011. Posyandu ini didampingi Puskesmas serta melibatkan masyarakat dan penyandang disabilitas sebagai kader dalam pengelolaan dan pemberdayaan.
Kerjasama Lintas Sektor
Posyandu Disabilitas dapat bekerja sama dengan berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan layanan, antara lain:
- Layanan terapi: Rumah sakit, klinik, asosiasi terapis.
- Layanan antar jemput: Layanan ambulans, PMI.
- Layanan pemberdayaan: Badan zakat, CSR perusahaan, organisasi sosial, organisasi penyandang disabilitas, lembaga pendidikan, lembaga bantuan hukum.
- Dukungan publikasi: Media massa.