Sebagai wujud kepedulian kepada seluruh warga desa tanpa terkecuali, Pemerintah Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang memfasilitasi pembentukan komunitas difabel.
“Seluruh warga masyarakat di desa ini setara tak terkecuali difabel,” ujar Kepala Desa Plaosan dalam sambutan acara Pembentukan Komunitas Difabel, Selasa 28 Juni 2022 di Pendopo balai desa.
Nampak hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Camat Wonosari, Babinsa, Pendamping Desa, Kepala Dusun, serta pengurus PKK dan warga penyandang Disabilitas.
“Melalui kerjasama dengan Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) kami melakukan pemberdayaan bagi difabel,” terang Sri Wahyuni.
Dukungan terhadap difabel tak cukup hanya dalam bentuk sembako, melainkan berdasarkan yang dibutuhkan, misalnya alat bantu disabilitas dan pelatihan kerja, tandasnya.
Kesadaran inklusi disabilitas
Kegiatan berjudul Pembentukan Komunitas Difabel di Desa Plaosan tersebut menghadirkan dua pemateri dari LINKSOS.
Pemateri pertama Widi Sugiarti, menyampaikan materi tentang kesadaran inklusi disabilitas dan etika berinterkasi dengan penyandang disabilitas.
“Pada saatnya setiap orang akan mengalami disabilitas,” pesan Widi. Utamanya sebab usia lanjut. Penyebab disabilitas bisa dari berbagai sebab di antaranya sejak lahir, sakit, kecelakaan, bencana alam dan sebagainya.
Salah satu wujud kesadaran inklusi adalah memahami dan menerapkan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Contoh etika bagaimana teknis berinteraksi dengan Tuli sementara lawan komunikasi tidak bisa Bahasa isyarat.
Widi menjelaskan bahwa inti dari komunikasi adalah memahamkan pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Berkomunikasi dengan Tuli bisa mengunakan gestur atau Bahasa tubuh, bisa juga menggunakan tulisan.
Pembentukan komunitas difabel
Pemateri selanjutnya, Ken Kerta menyampaikan materi dasar-dasar pembentukan organisasi. Sekretaris desa setempat membantu menfasilitasi penyusunan struktur kepengurusan.
Untuk pertama kalinya di Kecamatan Wonosari, Desa Plaosan yang merintis program desa inklusi,” terang Ken Kerta.
Kami menyarankan kawan-kawan difabel tergabung dalam model organisasi Lembaga Kemasyarakatan. Tujuannya untuk memudahkan koordinasi dengan Pemerintah Desa.
“Namanya Kelompok Inklusi Disabilitas atau KID,” terang Ken. Kami juga merekomendasikan dibentuknya Posyandu Disabilitas.
Baik KID maupun Posyandu Disabilitas legalitasnya adalah SK Kepala Desa. Dengan demikian kedua lembaga ini setara dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya seperti PKK dan Karang Taruna.
Potensi pembangunan inklusi di Desa Plaosan
“Kami mencatat beberapa hal baik di Desa Plaosan sebagai potensi pembangunan inklusi,” ungkap Ken.
Yang pertama adalah pelibatan difabel dalam pembangunan desa. Terdapat difabel yang menjadi Ketua RT.
Selanjutnya, Pemerintah Desa Plaosan juga telah mengalokasikan dana desa untuk pemberdayaan difabel. Yang menarik alokasi dana tersebut untuk penguatan difabel atau peningkatan kapasitas.
Potensi lainnya adalah penerimaan lembaga kemasyarakatan desa terhadap difabel. Khususnya PKK melalui Pokja 2, telah menawarkan kerjasama untuk pemberdayaan difabel khususnya pelatihan keterampilan.
Apresiasi masyarakat
Ketua Kelompok Inklusi Disabilitas (KID) Desa Plaosan terpilih, Suyanto menyambut baik adanya pembentukan organisasi bagi difabel.
“Harapannya akan ada berbagai pelatihan untuk pemberdayaan,” kata Suyanto. Dengan pemberdayaan difabel akan mandiri, percaya diri, berdaya serta setara dengan masyarakat lainnya.
Saya pernah mengalami masa saat saya merasa tidak percaya diri sebab disabilitas. Namun setelah banyak bersosialisasi dengan masyarakat akhirnya disabilitas tak lagi menjadi hambatan, tandasnya.
Pers rilis. Informasi dan wawancara kontak Ken Kerta di 085764639993
(admin)