Posyandu Disabilitas Inisiatif Lokal di Bidang Kesehatan Masyarakat

Posyandu Disabilitas merupakan inovasi layanan kesehatan masyarakat berdasarkan kebutuhan ragam disabilitas. Dibangun oleh lintas sektor di Kabupaten Malang sebagai langkah afirmatif pemenuhan hak kesehatan difabel, ketika itu pertama kali tahun 2019 melalui proyek Disability Inclusive Development (DID) Yayasan Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) bekerjasama dengan NLR Indonesia, sebuah organisasi non Pemerintah yang bekerja untuk percepatan dunia tanpa kusta dan lingkungan yang inklusif bagi orang yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas. (Tulisan ini sebagai materi saya di simposium UGM Public Health-7, 29 April 2021, yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat)

Kelebihan sekaligus perbedaan Posyandu Disabilitas  ini dengan posyandu pada umumnya adalah, yang pertama: menggunakan sistem layanan Posyandu plus, yaitu sistem layanan lima meja sebagaimana posyandu pada umumnya, ditambah satu meja untuk pembinaan wirausaha dan pengembangan bakat minat.

Sedangkan lima meja lainnya adalah meja 1 untuk pendaftaran, meja 2 untuk penimbangan dan pengukuran, meja 3 untuk pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran, meja 4 untuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan meja 5 untuk pelayanan kesehatan.

Jadi yang memudahkan dari inovasi ini adalah mengadopsi sistem yang sudah lama berjalan sehingga tidak asing lagi bagi tenaga kesehatan maupun kader kesehatan dari masyarakat.

Yang kedua, posyandu ini mendukung administrasi kependudukan dan perlindungan sosial bagi difabel. Bentuknya posyandu ini melayani semua difabel dengan maupun tanpa identitas kependudukan. Ketika dalam proses layanan ditemukan difabel yang sudah cukup usia namun belum memiliki KTP, ia akan dibantu Pemerintah Desa dalam pengadaannya.

Data-data peserta Posyandu Disabilitas akan masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Pemerintah Desa dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) Kemensos RI, sehingga hal ini bukan saja memudahkan difabel mendapatkan bantuan sosial yang dibutuhkan melainkan juga terkait dengan program-program pembangunan.

Inovasi yang ketiga adalah adanya layanan gratis untuk fisio terapi, terapi wicara, konseling dan parenting, yang sebelumnya hanya ada di rumah sakit dan berbayar. Sementara rerata difabel berasal dari keluarga tidak mampu, dan tidak semuanya mampu mengikuti asuransi kesehatan, termasuk resiko meninggalkan pekerjaan sebab mengantar anaknya terapi serta biaya transportasi yang lebih mahal dari pada masyarakat umumnya.

Kemudian yang keempat, terdapat pelatihan kerja, permodalan dan pendampingan wirausaha, yang hal ini sekaligus sebagai inisiatif perubahan dari cara-cara lawas dimana penyandang disabilitas banyak mendapatkan berbagai pelatihan saja tanpa disertai pendampingan pascapelatihan.

Lalu inovasi yang kelima adalah tersedianya ambulance untuk antar jemput difabel menuju lokasi Posyandu Disabilitas maupun ha-hal tanggap darurat diluar jadwal posyandu, yang hal ini juga bisa diakses secara gratis.

 

 

Alur persoalan penyandang Disabilitas

Berbagai persoalan kesehatan difabel dalam simposium ini alurnya saya mulai dari persoalan data. Yang pertama adalah jumlah penyandang disabilitas menurut WHO adalah 10 persen dari penduduk dunia. Namun menengok survei LINKSOS pada tahun 2016 di beberapa desa di Kabupaten Malang, tidak ditemukan data difabel di desa-desa tersebut. LINKSOS juga menemukan difabel yang sudah cukup usia namun belum memiliki KTP, bahkan ada pula yang tidak termuat dalam Kartu Keluarga.

Nah, sementara di tingkat desa tidak ditemukan data difabel, namun di tingkat kabupaten tersedia data tersebut. Temuan lainnya data lintas dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sinkron satu dengan yang lainnya. Misalnya data Dinas Sosial Kabupaten Malang  menyebut 16.008 jiwa difabel, sedangkan yang termuat dalam website Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang hanya 7. 686 jiwa. Ketidaksinkronan data ini, wajar jika kemudian menimbulkan pertanyaan dari mana asal data tersebut, atau bagaimana proses pendataan itu.

Berawal dari persoalan data ini ditunjang dengan tidak adanya fungsi kontrol yang baik soal administrasi kependudukan bagi difabel kemudian menimbulkan rentetan persoalan lainnya, seperti tidak adanya program pembangunan bagi difabel, difabel sulit mengakses layanan kesehatan, dimulai dari tidak adanya support sistem posyandu balita bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), hingga puskesmas sebagai faskes dasar tidak memiliki layanan kesehatan berdasarkan kebutuhan ragam disabilitas.

Akhirnya yang terjadi ketika difabel sakit ia diobati sekedarnya bahkan ditelantarkan, serta tumbuh stigma bahwa difabel adalah beban keluarga dan lingkungan. Situasi ini terus berlarut dan terjadi pembiaran akibat kebijakan di bidang kesehatan yang kurang berpihak kepada penyandang disabilitas.

 

Memanfaatkan potensi di sekitar persoalan kesehatan penyandang disabilitas

 Selama tiga tahun, yaitu 2016-2019 LINKSOS memetakan dan merangkai berbagai potensi yang ada di sekitar persoalan kesehatan difabel di Kabupaten Malang. Dimulai dari tahun 2016 LINKSOS menginisiasi berdirinya Forum Malang Inklusi (FOMI) yang merangkul para pimpinan organisasi untuk satu misi membangun Malang Raya ramah difabel, hingga tahun 2019 LINKSOS menginisiasi adanya desa-desa inklusi di Kabupaten Malang termasuk adanya Posyandu Disabilitas.

Berbagai potensi yang dirangkai LINKSOS tersebut adalah lintas organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah, yang memuat enam unsur utama dalam gerakan advokasi, yaitu:

  1. Sumber daya data
  2. Sumber daya manusia
  3. Sumber daya jaringan
  4. Sumber daya kebijakan
  5. Sumber daya anggaran, dan
  6. Sumber daya informasi

Nah, menilik sumber-sumber daya ini jika mampu menggunakannya secara tepat maka berbagai persoalan difabel, tak hanya di bidang kesehatan, dapat diatasi.

Sumber daya data misalnya, terdapat kelompok masyarakat, dan organisasi organisasi berbasis massa, seperti posyandu balita, SD Inklusi dan SLB. Kemudian sumber daya manusia terdapat PKK dan Karang Taruna yang anggotanya bisa direkrut sebagai relawan, lalu sumber daya jaringan, utamanya dalam hal ini LINKSOS  sebagai penggerak berjejaring dengan lintas organisasi sosial, lembaga pemerintah dan perguruan tinggi dalam cakupan nasional.

Lalu sumber daya kebijakan, terdapat OPD-OPD terkait, diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Muspika dan Pemerintah Desa. Selanjutnya sumber daya anggaran diantaranya terdapat badan zakat, serta pelibatan media massa sebagai sumber daya informasi.

 

Solusi dan Keberlanjutan

Lantas bagaimana merangkum lintas sumber daya tersebut? Salah satu strategi LINKSOS adalah mengumpulkan lintas sektor untuk duduk bersama dan saling memberikan masukan, atau disebut dengan sarasehan.

Prakteknya pada tanggal 12 November 2019, LINKSOS menggelar Sarasehan Desa Inklusi yang menghadirkan lintas sektor terkait persoalan disabilitas secara umum. Hasil sarasehan  ketika itu adalah Komitmen Bersama Desa Bedali Inklusif Disabilitas yang mensepakati lima pasal penting yaitu:

  1. Kesetaraan akses sarana dan prasarana di semua bidang bagi penyandang disabilitas.
  2. Adanya data penyandang disabilitas yang komprehensif dan terupdate.
  3. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan inklusif, mulai dari perencanaan, anggaran, implementasi hingga evaluasi.
  4. Adanya kelompok difabel desa sebagai wadah sosialisasi dan apresiasi yang disahkan melalui SK Kepala Desa
  5. Adanya pemberdayaan penyandang disabilitas dan kader berwawasan inklusif

Tindak lanjut dari komitmen tersebut, LINKSOS kemudian kembali menggelar sarasehan  kembali dalam bentuk Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang melibatkan Pemerintah Desa Bedali, Badan Perwakilan Desa, Bidan Desa, Puskesmas Lawang, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang (RSJ Lawang), serta badan zakat BMH Malang. Hasil musyawarah ini mensepakati dibentuknya Posyandu Disabilitas.

Konsep awal posyandu ini selain mengadopsi Posyandu Balita yang sudah sejak lama ada, juga mengupgrade Posyandu Jiwa dampingan RSJ Lawang yang telah terbentuk sebelumnya. Maka dalam mengembangkan Posyandu Disabilitas ini , LINKSOS banyak dibantu oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSJ Lawang, termasuk dalam pengembangannya di beberapa desa di Kabupaten Malang, kedua lembaga ini bekerjasama.

Selanjutnya setelah terbentuk Posyandu Disabilitas, saatnya berbagi peran untuk menjaga keberlanjutan program. Misalnya untuk fasilitas tempat dan biaya konsumsi pertemuan Posyandu Disabilitas dipenuhi Pemerintah Desa Bedali, kemudian tenaga medis dan obat-obatan dicukupi oleh Puskesmas Lawang. Lalu untuk tenaga terapis dan psikiater, RSJ Lawang menurunkan timnya untuk membantu.

Untuk tenaga kader berasal dari masyarakat. Sedangkan untuk pelatihan kerja selain memanfaatkan program-program pemerintah, juga menggandeng badan zakat, komunitas, dan perguruan tinggi, yang sekaligus untuk permodalan dan pendampingan wirausaha.

Mengenai antar jemput difabel ke lokasi posyandu terdapat ambulance BMH Malang dan PMI Kabupaten Malang. Untuk publikasi dan sosialisasi selain memanfaatkan media sosial, juga berjejaring dengan media-media massa. Sedangkan peran LINKSOS utamanya terkait dengan menejemen jaringan yaitu mengelola, mengembangkan, dan memperluas konektivitas jaringan pendukung Posyandu Disabilitas.

Demikian proses terbentuknya Posyandu Disabilitas, yang pada prinsipnya sangat mengandalkan sinergitas lintas sektor yang secara sadar berkumpul dan bersatu serta berkontribusi  sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.

Harapannya tentu Posyandu Disabilitas ini dapat berkembang bukan hanya di Malang, melainkan ke seluruh desa/kelurahan di Indonesia. Yang tentu pula pengembangannya akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.

Selanjutnya, pekerjaan membangun dan mengembangkan Posyandu ini belum selesai, masih ada tantangan yang harus dijawab, bahwa Posyandu Disabilitas belum memiliki ketetapan regulasi yang mewajibkan layanan ini ada di setiap desa, berbeda dengan posyandu balita sudah diwajibkan ada.

Untuk itu dalam kesempatan ini tantangan pentingnya ketetapan regulasi agar Posyandu Disabilitas wajib ada di setiap desa, sekaligus saya tawarkan kepada teman-teman diUGM dan kampus-kampus lainnya di seluruh Indonesia.

 

Demikian akhir kata dari saya, bahwa persoalan sosial tidak tumbuh dari seseorang saja melainkan berasal dari lintas  kepentingan dan kebijakan, maka sinergitas adalah jalan terbaik untuk mengelolanya. Terimakasih.

 

Penulis: Ken Kerta, Pendiri Lingkar Sosial Indonesia

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *