SOP Sumber Pendanaan yang Jelas dan Dikelola Secara Profesional

I. Tujuan

• Memastikan sumber pendanaan organisasi bersifat legal, transparan, dan sesuai dengan visi serta misi Lingkar Sosial Indonesia.
• Menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana agar dapat mendukung keberlanjutan program.
• Mencegah potensi penyalahgunaan dana dengan sistem pengelolaan yang profesional dan terstruktur.

II. Ruang Lingkup

• Seluruh bentuk pemasukan dan pengelolaan dana organisasi, baik dari sumber internal maupun eksternal.
• Pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana, termasuk pengurus inti, bendahara, dan pengawas keuangan.

III. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan Lingkar Sosial Indonesia berasal dari:

1. Iuran dan Sumbangan Anggota
   • Setiap anggota membayar iuran bulanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
   • Donasi sukarela dari anggota diperbolehkan dengan pencatatan yang transparan.
2. Hibah dan Bantuan dari Lembaga atau Pemerintah
   • Hibah dari lembaga nasional maupun internasional diperoleh dengan prosedur yang sah.
   • Dana hibah harus digunakan sesuai dengan perjanjian dan tujuan yang disepakati.
3. Program Kewirausahaan Sosial (Social Enterprise)
   • Usaha berbasis ekonomi kreatif yang mendukung keberlanjutan program sosial, seperti produksi batik, kopi, dan jasa pelatihan.
   • Keuntungan dari usaha sosial digunakan untuk operasional organisasi dan pengembangan program.
4. Sponsorship dan Kerja Sama Pihak Ketiga
   • Dana diperoleh melalui sponsor dari perusahaan atau lembaga yang memiliki keselarasan dengan nilai organisasi.
   • Kerja sama harus didokumentasikan dalam bentuk perjanjian resmi.
5. Crowdfunding dan Donasi Publik
   • Kampanye penggalangan dana dilakukan secara transparan melalui platform resmi.
   • Laporan penggunaan dana dari crowdfunding dipublikasikan secara berkala.
6. Dana Proyek dan Lomba Hibah
   • Pengajuan proposal proyek untuk mendapatkan pendanaan dari kompetisi hibah.
   • Pendanaan yang diperoleh digunakan sesuai dengan rencana anggaran yang diajukan.

IV. Prosedur Pengelolaan Dana

1. Pengajuan dan Penerimaan Dana

• Semua pemasukan dana dicatat dalam sistem pembukuan oleh Sekretaris Harian (Admin dan Keuangan).
• Jika dana berasal dari hibah atau sponsor, harus ada surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak.
• Setiap dana yang masuk harus didokumentasikan dengan bukti transaksi yang sah.

2. Pengelolaan dan Penggunaan Dana

• Dana yang masuk dimasukkan ke dalam rekening resmi organisasi.
• Penggunaan dana harus sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah disetujui dalam rapat pengurus.
• Setiap pengeluaran harus disertai bukti transaksi dan dicatat dalam laporan keuangan bulanan.

3. Pelaporan Keuangan

• Laporan keuangan dibuat secara berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan).
• Laporan keuangan meliputi rincian pemasukan, pengeluaran, dan saldo dana organisasi.
• Hasil laporan keuangan dipresentasikan dalam rapat pengurus dan dapat diakses oleh anggota untuk menjaga transparansi.

4. Audit dan Pengawasan

• Audit internal dilakukan oleh tim pengawas keuangan setiap 6 bulan sekali.
• Audit eksternal dilakukan minimal setahun sekali oleh auditor independen.
• Hasil audit diumumkan dalam forum resmi organisasi dan dipublikasikan melalui media internal.

V. Tanggung Jawab

• Ketua Pembina: Mengawasi kebijakan pendanaan dan memastikan dana digunakan sesuai dengan misi organisasi.
• Ketua Harian: Bertanggung jawab atas pengelolaan dana operasional dan memastikan program berjalan sesuai anggaran.
• Sekretaris Harian (Admin dan Keuangan):
  • Mencatat pemasukan dan pengeluaran dana secara akurat.
  • Menyusun laporan keuangan secara berkala.
• Pengawas Keuangan:
  • Melakukan audit internal terhadap laporan keuangan.
  • Memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana.

VI. Transparansi dan Akuntabilitas

• Informasi keuangan dapat diakses oleh anggota sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
• Publikasi laporan keuangan dilakukan melalui media internal organisasi, seperti rapat anggota dan laporan tahunan.
• Jika ditemukan penyalahgunaan dana, pengurus yang bertanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan AD/ART organisasi.

VII. Revisi dan Evaluasi SOP

• SOP ini dievaluasi dan direvisi setiap tahun atau sesuai kebutuhan organisasi.
• Usulan revisi dibahas dalam rapat pembina dan pengurus sebelum disahkan.

SOP ini dibuat untuk memastikan pengelolaan sumber pendanaan Lingkar Sosial Indonesia dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.