Jakarta, 15 Oktober 2025 — Penghargaan Jimly Award 2025 bagi Lembaga Pejuang Penegak Konstitusi memperkuat posisi Yayasan Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) sebagai organisasi yang konsisten dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Pengakuan dari Jimly School of Law and Government (JSLG) ini menjadi tonggak penting bagi LINKSOS. “Ini bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan penguatan moral bagi kami untuk terus menegakkan konstitusi dari akar masyarakat,”— Kertaning Tyas (Ken Kerta), Founder LINKSOS.
Rekam Jejak, Prestasi, dan Inovasi
Kelayakan LINKSOS sebagai nominator Jimly Award 2025 didasarkan pada rekam jejak, prestasi, dan inovasi selama lebih dari satu dekade dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas melalui berbagai program, antara lain:
- Advokasi Kebijakan Inklusif: Berkolaborasi dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND RI) dan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan ramah disabilitas.
- Omah Difabel: Program pemberdayaan ekonomi melalui UMKM Disabilitas dan berbagai pelatihan keterampilan untuk kesiapan memasuki dunia kerja formal dan non formal.
- Difabel Pecinta Alam (Difpala): Program pelestarian alam yang melibatkan penyandang disabilitas dalam pendakian dan penghijauan gunung, serta pengurangan risiko bencana yang inklsuif, simbol hak warga negara untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat serta aman.
- Posyandu Disabilitas: Layanan kesehatan berbasis masyarakat yang memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses setara terhadap layanan publik di tingkat desa.
- Sako Inklusi: Gerakan kepramukaan inklusif yang menanamkan nilai cinta tanah air dan tanggung jawab sosial bagi generasi muda, baik disabilitas maupun non-disabilitas. Gerakan ini juga menjangkau penyandang disabilitas dari berbagai ragam dan latar belakang, termasuk spektrum berat dan mereka yang belum mengenyam pendidikan formal.
- Program Literasi dan Aksara Inklusi: Mendorong kesetaraan informasi dan partisipasi warga melalui penulisan, penerbitan, dan pendidikan literasi disabilitas.
Beberapa buku yang telah diterbitkan LINKSOS antara lain Buku Ajar Kesehatan Penyandang Disabilitas, Kesadaran Disabilitas untuk Penyelenggaraan Pemilu Inklusif, Menjawab (tentang difabel pendaki gunung), Posyandu Keluarga Inklusi, dan Posyandu Disabilitas untuk Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik.
LINKSOS dan Pengakuan Publik
Sejak berdiri tahun 2014, LINKSOS telah menerima berbagai penghargaan tingkat lokal, nasional, dan internasional, di antaranya:
- Jimly Award 2025 — nominator kategori lembaga dari Jimly School of Law and Government (JSLG).
- Kawan Ruki Award (2022) — penghargaan dari Meta atas kiprah sosial dan literasi disabilitas.
- Australia Award (2020) — kursus singkat peran organisasi disabilitas dalam reformasi kebijakan (kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia).
- Indonesia Bisa (2021) — Apresiasi Stafsus Presiden RI atas kontribusi dalam percepatan vaksinasi inklusif Covid-19.
- Hasta Komunika Award (2016) — atas kontribusi pemberdayaan masyarakat di Malang Raya.
Selain itu, LINKSOS menjalin kemitraan strategis dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND RI), berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, serta organisasi masyarakat sipil, kampus, dan jaringan relawan disabilitas nasional.
Jimly Award: Makna dan Tujuan
Jimly Award adalah penghargaan yang digagas oleh Jimly School of Law and Government (JSLG) — lembaga yang didirikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.
Tujuan penghargaan ini adalah memberikan apresiasi kepada individu, lembaga, atau kelompok masyarakat sipil yang secara konsisten berkontribusi dalam:
- Penegakan konstitusi dan hukum,
- Penguatan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), serta
- Pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan dan pemerintahan yang beretika.
Jimly Award diharapkan:
- Menjadi tolok ukur integritas dan kontribusi nyata dalam kehidupan berkonstitusi.
- Menginspirasi masyarakat sipil untuk terus memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan.
- Mendorong pengakuan publik terhadap kerja-kerja akar rumput di luar lingkar kekuasaan formal.
Pesan Jimly Asshiddiqie
Pendiri JSLG, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, menekankan bahwa penghargaan ini diharapkan menjadi tradisi tahunan untuk membangun budaya apresiasi publik—berbeda dari budaya saling menjatuhkan yang kerap muncul di ruang publik.
“Kita harus mulai membangun budaya saling menghargai dan mengapresiasi mereka yang berbuat baik bagi masyarakat dan negara,” — Jimly Asshiddiqie.
Untuk pertama kalinya Jimly Award digelar pada Rabu, 15 Oktober 2025, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Proses seleksi dimulai sejak April 2025 melalui penjaringan kandidat dari berbagai sumber kredibel, diseleksi berdasarkan indikator khusus untuk kategori lembaga dan perseorangan.
Tim juri terdiri dari Maruarar Siahaan (mantan Hakim MK), Ninik Rahayu (mantan Ketua Dewan Pers), Hamdan Zoelva (mantan Ketua MK), Valina Singka Subekti (akademisi UI), dan KH. Masduki Baidlowi (tokoh agama).
Nominator dan Pemenang Utama Jimly Award 2025
Berikut daftar lembaga yang masuk nominasi Jimly Award 2025 karena kiprahnya dalam penegakan konstitusi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil:
- Yayasan Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) – aktif dalam perjuangan hak-hak penyandang disabilitas, penghapusan stigma kusta, dan pengembangan gerakan inklusif berbasis komunitas sejak 2014.
- Pusat Pengembangan Rehabilitasi Masyarakat (PPRBM) – fokus pada penguatan kapasitas dan kemandirian penyandang disabilitas melalui model rehabilitasi berbasis masyarakat.
- Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) – bergerak di bidang kesehatan jiwa dan kesejahteraan sosial masyarakat.
- Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia – lembaga advokasi inklusif yang aktif memperjuangkan kesetaraan dan kebijakan publik ramah difabel.
Meski seluruh nominator kategori lembaga menerima Piagam Penghargaan Jimly Award 2025, tim juri menetapkan dua pemenang utama: Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) dan SIGAB Indonesia.
Sementara pada kategori perseorangan, dari 58 nominator terpilih tiga penerima penghargaan:
- Bivitri Susanti – pengembang gagasan demokrasi dan negara hukum,
- Asfinawati – advokat HAM dan demokrasi, mantan Ketua YLBHI,
- Kholid – nelayan pejuang HAM dari pesisir yang memperjuangkan hak hidup dan lingkungan bersih.