Survei LINKSOS Tentang Pemahaman Pemilu dan Antusiasme Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif

Jelang Pilpres 2024, organisasi difabel penggerak inklusi Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) melalui Divisi Pendidikan Pemilu dan Demokrasi (Dikpildem) melakukan survei Pemahaman dan Antusiasme Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu. Hasil diantaranya menunjukkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan sehingga cenderung abai terhadap proses pemilu dan pelanggaran yang  terjadi.

Survei dilakukan 24-31 Maret 2021, melalui wawancara langsung terhadap 40 responden secara acak di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang, yaitu Lawang, Pakisaji, Kasembon, dan Tumpang. Responden berdasarkan jenis kelamin meliputi 18 laki-laki, dan 22 perempuan, empat diantaranya penyandang disabilitas. Sedangkan prosentase berdasarkan usia, terdapat 37,5 % range usia 18-30 Tahun, dan 62,5% range usia 31-60 Tahun.

Pemahaman masyarakat terhadap Pemilu

Sekira 65,5 persen responden bisa menjelaskan apa itu pemilu, sisanya 37,5 persen memilih menjawab tidak tahu/ tidak bisa menjelaskan. Kemudian pertanyaan siapakah penyelenggara penyelenggara Pemilu sebagian besar masyarakat hanya mengenal KPU dan Bawaslu, sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak dikenal.

Lebih rinci lagi lebih dari 60 persen responden hanya tahu kepanjangan KPU dan Bawaslu tanpa mengetahui tugas dan fungsinya, bahkan beberapa responden lebih mengenal Perangkat Desa dan Pengurus RT sebagai penyelenggara Pemilu. Survei juga menunjukkan 85 persen responden tidak mengetahui perihal tahapan pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara langsung oleh rakyat (Pasal 1 ayat (7)).

Antusiasme Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif

Sekira 50 persen responden mengetahui bahwa mereka sebagai masyarakat juga dapat terlibat dalam melakukan pengawasan proses jalannya pemilu, namun 92 persen responden tidak mengenal pengawasan partisipatif Pemilu, sehingga mereka tidak paham bagaimana teknis menggunakan hak tersebut.

47,5 persen respoden bisa menjelaskan siapa saja yang memiliki hak pilih, selebihnya hanya tahu hak pilih pemilu bagi usia minimal 17 Tahun. Sebagian responden juga tidak mengetahui netralitas TNI dan Polri, serta sebagian ragu-ragu apakah Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh memilih atau tidak.

Ketika ditanya contoh-contoh pelanggaran pemilu hanya sekira 35 persen responden yang bisa menjelaskan. Bahkan 80 persen responden memilih tidak melaporkan ketika ditemukan indikasi pelanggaran pemilu, dengan berbagai alasan, diantaranya tidak tahu kemana harus melapor, tidak mengetahui cara melapor, serta tidak mau ribet, dan tidak mau mendapat masalah.

Terakhir tentang minat responden untuk menjadi penyelenggara pemilu, hanya 30 persen yang mengatakan berminat, selebihnya 70 persen mengatakan tidak berminat dengan alasan tidak paham proses kepemiluan dan tidak mau ribet.

Rencana Tindak Lanjut

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pemilu, dan antusias terhadap pengawasan partisipatif disebabkan oleh minimnya pengetahuan. Salah satu faktornya adalah sosialisasi yang tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, transgender dan komunitas adat.

Sedangkan sosialisasi yang tidak merata bisa disebabkan oleh:

  1. Minimnya ketersediaan SDM dan jaringan penyelenggara pemilu
  2. Minimnya pengetahuan SDM penyelenggara pemilu tentang segmen pemilu, misalnya bagaimana etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas, cara pendekatan dengan anak jalanan dan transgender, tidak memahami kearifan lokal masyarakat setempat, serta materi dan teknis sosialisasi yang disamaratakan untuk semua kalangan
  3. Mendesaknya waktu sosialisasi pemilu dengan tahapan pemilu, sehingga hiruk pikuk kampanye lebih menarik daripada pencerdasan masyarakat

Dari beberapa faktor diatas, maka Divisi Pendidikan Pemilu dan Demokrasi (Dikpildem) Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut, diantaranya:

  1. Terbuka terhadap para penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP untuk bekerjasama. Dalam hal ini LINKSOS berperan sebagai fasilitator sosialisasi pemilu khususnya pada kelompok minoritas
  2. Terbuka bagi organisasi-organisasi pemantau pemilu serta organisasi-organisasi peduli demokrasi untuk berjejaring dan menggerakkan fungsi masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilu
  3. Mengajak penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP untuk melakukan sosialisasi sejak hari ini
  4. Melakukan sosialisasi terkait kepemiluan langsung ke masyarakat khususnya masyarakat kelompok minoritas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi, juga secara online untuk masyarakat luas melalui media sosial dan media massa.

 

Pers rilis dibuat oleh Yayasan Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS), Selasa, 6 April 2021, di Omah Difabel, Jl. Yos Sudarso RT 4 RW 7 Desa Bedali, Kec. Lawang, Kab. Malang.

Informasi lebih lanjut dan wawancara hubungi:

  1. Ketua Pembina LINKSOS, Kertaning Tyas, WA 085764639993
  2. Koordinator Dikpildem LINKSOS, Anggra Dwi Sintawati, WA 081279442204
Facebook Comments