SLB BC Kepanjen bekerjasama dengan Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) menginisiasi integrasi Kurikulum Merdeka dan pendidikan kepramukaan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak tentang pengarusutamaan isu disabilitas dalam kegiatan kepramukaan.
Hadir dalam inisiasi tersebut Kepala Sekolah SLB BC Kepanjen Yulia Esti Mulyani didampingi sejumlah guru, Ketua Pembina LINKSOS Ken Kertaning Tyas, dan Pelatih Pramuka Duri Handoyo. Selain itu hadir pula tiga Pembina Pramuka dari Gugusdepan Persiapan Pangkalan LINKSOS Widi Sugiarti, Qodarul Irma Yulia, dan Sumiati.
SLB sulit mendapatkan Pembina Pramuka
“Berawal dari diskusi dengan Pak Ken selaku Pembina LINKSOS tahun 2022 lalu,” ujar Yulia Esti Mulyani, Sabtu 10 Oktober 2023, di ruang rapat SLB BC Kepanjen. Lanjutnya, saat itu kami menyampaikan bahwa SLB BC Kepanjen memerlukan Pembina Pramuka. Kemudian setelah setahun lamanya berproses mencari Pembina Pramuka akhirnya kini terwujud.
Yulia mengungkap, selama ini SLB kesulitan mendapatkan Pembina Pramuka. Hal ini disebabkan para Pembina merasa tidak mampu melatih anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sementara itu, dari pihak sekolah juga minim sumber daya, pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan pelatihan.
Selama ini kegiatan Pramuka reguler dengan pramuka berkebutuhan khusus atau PLB terpisah, ungkap Yulia. Ketika ada kegiatan bersama, kami merasa tersisih karena minimnya interaksi antara pramuka biasa dengan yang berkebutuhan khusus.
“Oleh sebab itu, kami sepakat dengan gagasan LINKSOS adanya integrasi kurikulum pendidikan dengan kepramukaan,” terang Yulia. Harapannya, dengan adanya kerjasama ini dapat mengatasi persoalan kepramukaan baik di SLB BC Kepanjen maupun sekolah luar biasa lainnya.
Menciptakan Pembina Pramuka
Pelatih Pramuka Duri Handoyo dalam kesempatan itu memberikan penguatan tentang Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan (EWPK). Ia menggarisbawahi bahwa persoalan Pembina Pramuka di sekolah luar biasa bisa diatasi dengan mengoptimalkan sumber daya guru setempat.
“Pada prinsipnya penyelenggara kegiatan kepramukaan di sekolah adalah Kepala Sekolah sedangkan Pembina Pramuka adalah para guru,” ujar Duri mencerahkan. Namun dalam praktiknya, lanjut Duri, penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan Pramuka sebagian besar diserahkan kepada Pembina yang bahkan berasal dari luar sekolah.
Dampaknya adalah sekolah tidak memiliki program pembinaan, sehingga ketika Pembina yang biasa melatih tidak ada, dipastikan tidak ada keberlanjutan, tandas Duri. Namun berbeda halnya ketika seluruh guru sekolah adalah Pembina Pramuka, urusan akan menjadi lebih mudah, tak ada lagi persoalan koordinasi antara Pembina Pramuka dan guru, sebab para guru itulah pembina pramukanya.
“Diawali dari SLB BC Kepanjen ini, idealnya sistem kepramukaan ini kita laksanakan dan akan ditunjang dengan integrasi kurikulum merdeka dengan pendidikan kepramukaan,” tandas Duri. Dalam hal ini LINKSOS akan memfasilitasi dua workshop, pertama workshop perumusan indikator pencapaian SKU dan SKK. Kemudian yang kedua workshop penyusunan silabus.
Menanggapi hal ini, dalam kesempatan terpisah, Advisor Kebijakan Publik LINKSOS, Fira Fitri Fitria menyampaikan perlunya penguatan regulasi. “Diperlukan regulasi atau payung hukum yang kongrit yang menaungi integrasi kurikulum merdeka dan pendidikan kepramukaan, misalnya dalam bentuk Perda di ringkat daerah atau PP di tingkat pusat,” terang Fira.
Lanjutnya, dengan adanya produk hukum tersebut, akan menjadi jaminan pelaksanaan dan keberlajutan integrasi tersebut. Terlebih memang kurikulum merdeka lebih bersifat mengakomodasi potensi dan kreativitas peserta didik.
Mengikis segregasi
“Pada prinsipnya Pramuka itu inklusif, artinya menjunjung tinggi kesetaraan, mengakui keragaman serta memberikan kesempatan yang sama. Namun dalam praktiknya kegiatan kepramukaan ternyata belum inklusif sebab minimnya pengetahuan Pramuka tentang inklusi disabilitas,” ungkap Ken Kerta.
Ini yang kemudian melahirkan segregasi sosial dalam Gerakan Pramuka, kenyataan bahwa ketika Pramuka biasa bertemu dengan Pramuka berkebutuhan khusus mereka tidak mampu berinteraksi, tanpa sadar lalu saling menjauh kemudian terpisah.
Langkahnya, terang Ken, LINKSOS sejak tahun 2021 bekerjasama dengan Pramuka melalui berbagai kegiatan, diantaranya penghijauan, kemah bakti inklusif, ikut kursus pembina Pramuka, serta menjadi pemateri jambore. Termasuk pada saat ini melakukan kerjasama inisiasi integrasi kurikulum merdeka dengan pendidikan kepramukaan.
“Saat ini kami juga tengah mengembangkan gudep inklusif untuk mengakomodasi warga masyarakat yang tidak bersekolah termasuk penyandang disabilitas,’ jelas Ken. Selain itu juga mengembangkan Satuan Komunitas Pramuka (Sako) Disabilitas Peduli sebagai wadah bersama bagi gudep-gudep yang memiliki aspirasi dan perjuangan yang sama terkait inklusi disabilitas, pungkasnya.
Dukungan Komisi Nasional Disabilitas
Lebih lanjut Ken Kerta menjelaskan bahwa kegiatan LINKSOS di bidang kepramukaan merupakan bagian dari kerjasama dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI. Lembaga independen non struktural bahkan sempat mengikuti secara langsung kegiatan Educamp Inklusif, September lalu.
“Pada bulan Maret 2023, KND RI dan LINKSOS menandatangani kesepahaman terkait advokasi kebijakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,” terang Ken Kerta. MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua KND Ibu Dante Rigmalia di Petuk Lesung Gunung Arjuno dalam even Jambore Nasional Difabel Pecinta Alam.
Selanjutnya kesepahaman tersebut didetailkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau pks antara KND RI dan LINKSOS tentang Pengarusutamaan Isu Disabilitas dalam Kegiatan Cinta Alam dan Kepramukaan. Dari pihak KND perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Komisioner Bapak Kikin Tarigan dalam even Educamp Inklusif, September lalu di Sanggar Bakti Lawang, Kabupaten Malang.
(admin)