Petisi Organisasi Penyandang Disabilitas Seluruh Indonesia, Revisi Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Di tengah hiruk pikuk penanggulangan pandemi COVID 19, yang juga berdampak pada para penyandang disabilitas secara luas, baik dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi, Pemerintah diam-diam menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Perpres KND). Di saat Koalisi Nasional Kelompok Kerja Implementasi UU Penyandang Disabilitas (Koalisi Pokja) sedang berupaya kembali membangun dialog dengan Pemerintah agar Perpres KND disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat penyandang disabilitas, kita semua dikejutkan dengan terbitnya Peraturan Presiden tersebut, yang sudah ditandatangi oleh Presiden sejak 8 Juni 2020.

Pada akhir 2019, diselenggarakan pertemuan antara Koalisi Pokja dengan Staf Khusus Presiden yang ditugasi menangani isu disabilitas. Koalisi Pokja menyampaikan keberatan masyarakat penyandang disabilitas atas draft Rancangan Perpres KND yang terbaru pada saat itu, yang kemudian baru diketahui bahwa draft Rancangan Perpres KND telah selesai dari tahap harmonisasi dan sudah masuk dalam tahap finalisasi di Sekretariat Negara. Pada Februari 2020, Koalisi Pokja juga telah bertemu dengan Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo. Dalam pertemuan itu Menteri PAN-RB berjanji akan menkaji kembali draft Rancangan Perpres KND yang sudah masuk dalam tahap di Sekretariat Negara.

Sampai dengan Juni 2020 tidak ada tindak lanjut komunikasi apa pun, terutama paska pertemuan Koalisi Pokja dengan Menteri  PAN RB. Akhirnya, pada 8 Juni 2020 Perpres KND ditandatangani oleh Presiden, dan sampai informasinya kepada jaringan organisasi penyandang disabilitas pada 19 Juni 2020, dengan tetap menempatkan posisi sekretariat KND melekat sebagai unit kerja di kelembagaan Kementerian Sosial.

Berdasarkan hal tersebut, melalui Petisi ini, Kami, organisasi-organisasi Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia mendesak Presiden RI untuk segera melakukan revisi terhadap Perpres Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan menunda keberlakukan Perpres Nomor 68 Tahun 2020 selama proses revisi berjalan.

Adapun 5 alasan pendukung mengapa Komisi Nasional Disabilitas berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2020 harus direvisi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah belum sepenuhnya memahami disabilitas sebagai bagian dari isu Hak Asasi Manusia, karena KND dilekatkan secara kelembagaan kepada Kementerian Sosial yang tidak memiliki urusan di bidang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015, urusan Kementerian Sosial terbatas kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.
2. Pemerintah belum sepenuhnya memahami UU 8/2016 yang membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga yang independen dan non struktural, yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan dilekatkan kepada Kementerian Sosial, maka KND akan terbatas menjalankan tugasnya, terutama apabila terkait dengan kinerja dari Kementerian Sosial yang justru saat ini banyak mendapat kritik dari organisasi penyandang disabilitas, karena masih melihat disabilitas dari pendekatan belas kasih (charity based). KND juga berpotensi terjerat dalam konflik kepentingan dengan Kementerian Sosial, yang pekerjaannya akan sering sekali menjadi sasaran evaluasi, pemantauan, dan advokasi sebagai tugas KND.
3. Pemerintah keliru menafsirkan bahwa KND ini adalah bagian dari tugas koordinasi yang diemban oleh Kementerian Sosial dalam Pasal 129 UU 8/2016. KND dalam UU 8/2016 telah diatur secara tersendiri di Bab VI, yaitu sebagai lembaga independen dan non struktural, yang memiliki tugasnya sendiri, dan justru bergerak diluar Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan begitu, secara pendanaan, berdasar kepada Pasal 135 ayat (2) UU 8/2016, KND mendapatkan anggaran dari APBN yang tidak harus bersumber dari Kementerian Sosial. Justru Pemerintah harus mendukung pembentukan KND yang terbebas dari konflik kepentingan yang akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Pengisian anggota KND tidak memberikan kesempatan penuh bagi penyandang disabilitas karena membatasi peluang dengan hanya sudah menetapkan jatah anggota KND dari penyandang disabilitas sebanyak 4 dari total 7 orang. Hal itu menutup peluang anggota KND seluruhnya berasal dari penyandang disabilitas, padahal yang utama dalam Pasal 33 ayat (3) UN CRPD adalah mengutamakan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pengawasan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam suatu negara.
5. Pemilihan panitia seleksi dan penunjukan anggota KND untuk pertama kalinya tidak melibatkan organisasi penyandang disabilitas, yang berisiko mengganggu independensi dan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas dari panitia seleksi dan Anggota KND tersebut.
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) dibentuk secara tertutup dan minim partisipasi penyandang disabilitas sebagai stakeholder utama. Pembentukan yang minim transparansi informasi menjadikan masyarakat penyandang disabilitas tidak mengetahui apa yang sedang dibahas dan bagaimana pertimbangan dari pemilihan berbagai ketentuan yang saat ini tercantum dalam Perpres KND.
7. Proses pembentukan Perpres KND yang tidak membuka partisipasi secara penuh bagi penyandang disabilitas, bahkan tidak ada uji publik atas Rancangan Perpres KND ini kepada masyarakat disabilitas, bertentangan dengan mandat Pasal 4 UN CRPD. Pasal itu mewajibkan Pemerintah untuk berkonsultasi secara erat dan intensif dengan masyarakat penyandang disabilitas melalui organisasi yang mewakilinya setiap kali Pemerintah akan membuat peraturan dan kebijakan yang terkait dengan penyandang disabilitas.
8. Proses penerbitan Perpres KND juga tidak menerapkan prinsip “nothing about us without us” yang sejak diberlakukannya UN CRPD di negara-negara anggota PBB prinsip ini selalu didorong untuk terus diimplementasikan. Prinsip itu memberikan makna bahwa para penyandang disabilitaslah yang paling memahami persoalan apa yang mereka hadapi, dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Berdasarkan pertimbangan alasan-alasan tersebut, melalui petisi ini, Kami, Organisasi Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia menyampaikan tuntutan kepada Presiden RI, Joko Widodo, sebagai berikut:

Pertama:

Agar Presiden merevisi Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), dengan poin-poin revisi sebagai berikut:

1. Menjadikan Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga yang berbasis pada Hak Asasi Manusia sesuai dengan mandat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan tidak melekatkan sekretariat KND kepada Kementerian Sosial, tetapi melekatkannya kepada Kementerian atau Lembaga yang melaksanakan urusan di bidang Hak Asasi Manusia, di antaranya Kementerian Hukum dan HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Memperluas tingkat partisipasi dan representasi penyandang disabilitas sebagai Anggota KND dengan menambah jumlah Anggota KND dari penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 5 orang.
3. Menambahkan ketentuan yang menyebutkan secara eksplisit bahwa Ketua dan Wakil Ketua KND adalah penyandang disabilitas.
4. Menambahkan pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses pemilihan Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Anggota KND.
5. Menambahkan pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses pengusulan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KND untuk pertama kalinya.
6. Menambahkan pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Menteri tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat KND.
7. Menambahkan ketentuan bahwa rekomendasi KND wajib dijalankan oleh Kementerian/Lembaga yang menjadi sasaran rekomendasi tersebut.
8. Memastikan proses pemilihan anggota Komisi Nasional Disabilitas dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan akuntabilitas dan indepensi dari panitia seleksi.

Kedua:

Agar Presiden memerintahkan Menteri terkait untuk menunda pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 68 tentang Komisi Nasional Disabilitas karena adanya petisi dari Organisasi Penyandang Disabilitas seluruh Indonesia ini.

Jakarta, 23 Juni 2020.

Organisasi Penyandang Disabilitas Di Seluruh Indonesia;

(daftar terlampir).

LAMPIRAN

Nama-nama Organisasi Penyandang Disabilitas seluruh Indonesia yang mendukung Petisi ini adalah sebagai berikut:

1. DPP Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA);
2. DPP Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI);
3. DPP Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI);
4. DPP Gerakan kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN);
5. Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS);
6. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DKI Jakarta
7. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jawa Barat
8. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sumatera Utara
9. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Tengah
10. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Timur
11. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Barat
12. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Selatan
13. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Tengah
14. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan
15. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Riau
16. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang
17. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Depok
18. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Palopo
19. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Goa
20. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Bulukumba
21. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Jeneponte
22. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pinrang
23. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Sidrap
24. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Takalar
25. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Toraja Utara
26. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Luwu Utara
27. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Bone
28. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Selayar
29. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Karanganyar
30. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Sumatera Selatan
31. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Papua
32. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Kalimantan Selatan
33. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Kalimantan Timur
34. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Sulawesi Selatan
35. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Jawa Barat
36. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Riau
37. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Lampung
38. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Maluku Utara
39. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bangka Belitung
40. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DKI Jakarta
41. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan
42. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Tengah
43. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jambi
44. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bengkulu
45. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Gorontalo
46. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DIY Yogyakarta
47. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jawa Tengah
48. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jawa Timur
49. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Barat
50. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Utara
51. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Selatan
52. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kalimantan Tengah
53. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kalimantan Selatan
54. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jawa Barat
55. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Riau
56. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Lampung
57. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Padang
58. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Malang
59. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Bekasi
60. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Palangkaraya
61. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Kediri
62. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Surabaya
63. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Jember
64. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Sidoarjo
65. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kab. Kotim, Kalimantan Tengah
66. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kab. Oku, Sumatera Selatan
67. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kab. Bireuen Aceh
68. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) DKI Jakarta
69. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Aceh
70. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Bali
71. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) DIY Yogyakarta
72. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Jawa Timur
73. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Jawa Barat
74. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Jawa Tengah
75. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Nusa Tenggara Barat
76. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Nusa Tenggara Timur
77. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kalimantan Tengah
78. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kalimantan Selatan
79. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kalimantan Barat
80. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kalimantan Timur
81. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kalimantan Utara
82. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Selatan
83. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Barat
84. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Tengah
85. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Utara
86. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Tenggara
87. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Lampung
88. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sumatera Utara
89. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sumatera Barat
90. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sumatera Selatan
91. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Gorontalo
92. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Riau
93. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kep. Riau
94. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Bangka Belitung
95. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Belitung
96. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Maluku
97. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Maluku Utara
98. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Papua

99. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Papua Barat
100. DPD Gerakan kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Sumatera Barat
101. DPC Gerakan kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Riau
102. DPC Gerakan kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Sulawesi Utara
103. DPD Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Riau
104. DPC Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Pekan Baru
105. DPC Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Dumai
106. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI)
107. Komwil Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Jawa Tengah
108. Komwil Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Riau
109. Komwil Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Kepulauan Riau
110. Komwil Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Banten
111. Komda Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Kab. Karanganyar Solo
112. Komda Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Kab. Pekalongan
113. Komda Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Kab. Bogor
114. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)
115. Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI)
116. DPW Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) DKI Jakarta
117. DPP Persatuan Tunanetra Kristen Indonesia (PETKI)
118. DPD Persatuan Tunanetra Kristen Indonesia (PETKI) DKI Jakarta
119. DPP Foreder Disabilitas Rungu
120. Lembaga Advokasi Penyandang Disabilitas Indonesia (LAPDI)
121. Gerakan Umum Aksesibilitas Nasional (GAUN)
122. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
123. Organisasi Handicap Nusantara (OHANA)
124. SEHATI Sukoharjo
125. Center For Improving Qualified Activities In Life of People With Disabilities (CIQAL)
126. Yayasan Sehat Jiwa Raga (SEHJIRA)
127. Paguyuban Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK)
128. Paguyuban Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) Jawa Barat
129. Kartunet
130. Bipolar Care
131. Perhimpunan Tuli Buta (PELITA)
132. Yayasan Samara Lombok
133. Yayasan Fathul Ulum
134. PERMATA Disabilitas
135. Mitra Masyarakat Inklusi (MMI) Bengkulu
136. Komunitas ITCFB
137. Lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Sumbawa-NTB
138. Yayasan Daksa Banua Kalimantan Selatan
139. Komunitas Orangtua dan Pemerhati Anak Special (KOPAS) Kalimantan Selatan
140. Yayasn Kesejahteraan Tunanetra Nusantara (YKTN) Kalimantan Selatan
141. Cahaya Inklusi
142. LSM BPIM Karanganyar, Solo
143. Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARMIN) NTT
144. Komite Penyandang Disabilitas (KIPDA) Timor Tengah Selatan
145. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK);
146. dst