Penandatanganan Nota Kesepakatan Bawaslu Kabupaten Malang dan LINKSOS untuk Pengawasan Partisipatif Pemilu

Foto penandatanganan nota kesepakatan bersama Bawaslu Kab. Malang dan LINKSOS. Dari kiri: Rini Puji Astuti (Koordinator Sekretariat), Anggra Dwi Shintawati (Koordinator Dikpildem LINKSOS), Mohammad Wahyudi, SE (Ketua Bawaslu Kabupaten Malang), Kertaning Tyas (Ketua Pembina LINKSOS), George da Silva (Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang), dan Abdul Allam Amrullah (Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Malang)
Menuju pemilu yang inklusif, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang dan Yayasan Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) menandatangani nota kesepakatan bersama tentang pengawasan partisipatif pemilu. Kegiatan diselenggarakan pada hari Senin, 19 April 2021 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Jl. Trunojoyo No. 10 Kepanjen.

 

Hadir dalam penandatanganan nota kesepakatan tersebut dari Bawaslu Kabupaten Malang, Mohammad Wahyudi, SE (Ketua Bawaslu Kabupaten Malang), BM George da Silva (Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang), Abdul Allam Amrullah (Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Malang), serta Rini Puji Astuti (Koordinator Sekretariat).

 

Sedangkan dari Lingkar Sosial Indonesia, hadir Kertaning Tyas (Ketua Pembina LINKSOS), Widi Sugiarti (Sekretaris Jenderal LINKSOS), Anggra Dwi Shintawati (Koordinator Pendidikan Pemilu dan Demokrasi LINKSOS), serta beberapa difabel mewakili masing-masing ragam disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, disabilitas sensorik netra, serta disabilitas sensorik pendengaran (tuli).

 

Ruang lingkup nota kesepakatan bersama ini mencakup kegiatan pengawasan partisipatif dalam pemahaman fungsi pengawasan pemilu, antara lain sosialisasi pengawasan partisipatif dan kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi para pihak.

 

Latar belakang adanya nota kesepakatan ini adalah kepedulian kedua belah pihak terhadap pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilu. Sementara pengetahuan soal kepemiluan sebagian masyarakat rendah sehingga fungsi pengawasan partisipatif masyarakat tidak berjalan optimal.

 

Menengok survei LINKSOS pada bulan Maret 2021 lalu melalui Divisi Pendidikan Pemilu dan Demokrasi (Dikpildem) melakukan survei Pemahaman dan Antusiasme Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu, menunjukkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan sehingga cenderung abai terhadap proses pemilu dan pelanggaran yang terjadi.

 

Baca juga: Survei LINKSOS Tentang Pemahaman Pemilu dan Antusiasme Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif

 

Melalui sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak, Bawaslu Kabupaten Malang dan LINKSOS berharap edukasi kepemiluan khusunya terkait pengawasan partisipatif dapat menjangkau lebih luas dan merata pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga amanah UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa pemilu wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil akan tercapai.

 

Pers rilis bersama dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Malang dan Yayasan Lingkar Sosial Indonesia, Selasa 20 April 2021. Informasi lebih lanjut dan wawancara hubungi:

  1. Mohammad Wahyudi, SE (Ketua Bawaslu Kabupaten Malang) WA 0823 3761 5635
  2. Abdul Allam Amrullah (Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Malang) WA 0857 7791 1777
  3. Kertaning Tyas (Ketua Pembina LINKSOS) WA 0857 6463 9993
  4. Anggra Dwi Shintawati (Koordinator Dikpildem LINKSOS) WA 0812 7944 2204
Facebook Comments