Menggali Solusi Masalah Sampah dan Sungai di Kecamatan Lawang melalui Sarasehan

Oleh: Ken Kerta

Sekira 6 tahun lalu saya bekerja di sebuah LSM yang memperjuangkan kelestarian orangutan di Kalimantan. Saya dalam tim giat melakukan kampanye stop pembabatan hutan habitat orangutan. Selain kami ada juga organisasi lain yang mengkampanyekan hal serupa, yaitu kelompok pelestari hutan, dan kelompok masyarakat adat. Semua giat menyuarakan pelestarian hutan, namun hasilnya tetap saja hutan lambat namun pasti terbabat habis. Apakah ada yang salah dalam usaha ini?

Dalam konteks lokal Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, tempat tinggal saya saat ini, nampaknya terdapat situasi yang mirip bedanya pada persoalan, yaitu pengelolaan sampah, baik sampah rumah tangga maupun industri. Sungai-sungai yang mestinya dialiri oleh air bersih dan terdapat ikan-ikan, sebagian teraliri limbah pabrik dan sampah rumah tangga.

Sementara para pegiat lingkungan sesungguhnya juga tidak pernah berhenti berteriak, dan beraksi secara langsung, dimulai dari pungut sampah di sungai, hingga tebar benih ikan. Namun nampaknya sungai-sungai tetap rentan tercemari. Sebagian masyarakat juga nekat buang sampah ke sungai dengan alasan bingung mau dibuang kemana.

Saya belum memiliki data, berapa jumlah dan dimana sungai yang masih selamat dari sampah. Namun setidaknya sungai-sungai sepanjang perjalanan saya dari rumah di Desa Bedali hingga Pasar Lawang, telah  tercemari sampah rumah tangga dan industri.

Ada satu sungai yang saya tahu dari kawan saya pegiat lingkungan, Mas Basuki, yang lumayan masih ada harapan untuk diselamatkan, namanya Kali Sambeng di Desa Sumberngepoh. Sudah ada gerakan pemuda disitu untuk menyelamatkan sungai dengan mengubahnya menjadi wisata pemancingan. Namun nampaknya gerakan terkesan kurang masif dan jalan di tempat atas berbagai faktor.

Menengok pergerakan kaum difabel di Kecamatan Lawang

Saya belum ada rumus jitu untuk mengurai persoalan sampah di Kecamatan Lawang, namun mencoba berbagai pengalaman bagaimana kelompok difabel atau penyandang disabilitas menyelesaikan persoalannya di Kecamatan Lawang.

Sebelum kita tengok bagaimana difabel menyelesaikan persoalannya, yuk kita lihat dulu gerakan anak muda merawat Kali Sambeng:

 

Apa saja persoalan penyandang disabilitas? Saya pikir mirip kompleksnya dengan persoalan sampah. Dari sisi stigma, biasanya difabel itu diremehkan, dianggap tidak mampu, bahkan dianggap menjadi beban lingkungan. Mereka tidak banyak dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan, termasuk upaya pelestarian lingkungan.

Dari sisi aksesibilitas layanan publik, ada berapakah kantor pemerintahan, tempat ibadah dan sekolah di Kecamatan Lawang yang dengan mudah bisa dinikmati difabel? Penyandang disabilitas juga belum terdata dengan baik, padahal dari data yang akurat daan terupdate adalah awal mula warga masyarakat terlayani dengan baik.

Bayangkan jika anda menjadi penyandang disabilitas, hendak kemanapun harus berpikir berlipat kali sebab sulitnya transportasi, dan minimnya lokasi yang ramah difabel. Namun tak putus asa, di Kecamatan Lawang kami memulainya dari Desa Bedali. Kompleksnya persoalan disabilitas dan keterkaitan dengan lintas sektor membuat saya sebagai penggerak berpikir bagaimana cara mendatangkan mereka para pemangku kebijakan. Salah satu caranya adalah mengadakan sarasehan.

Sarasehan adalah mengundang orang-orang yang kompeten di bidangnya, termasuk para kebijakan dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang solusif atas persoalan apa saja yang menjadi topik pertemuan.

Saat itu topiknya adalah pelibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan secara inklusif. Saya melalui organisasi Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) menggelar Sarasehan Pembangunan Inklusif Disabillitas, 22 November 2019 di Desa Bedali, yang hasilnya para lintas sektor yang hadir menyepakati lima pasal yang termuat dalam Komitmen Bersama Desa Bedali Inklusif Disabilitas.

Inti dari 5 pasal tersebut adalah jaminan kesetaraan akses layanan publik, adanya data penyandang disabilitas yang terupdate dan komprehensif, keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan, misalnya musyawarah desa, adanya kelompok difabel desa sebagai wadah interaksi, serta pemberdayaan penyandang disabilitas dan masyarakat secara inklusif.

Lintas sektor yang hadir dan sepakat dengan komitmen tersebut adalah Kepala Desa Bedali, Camat Lawang, Dinas Sosial Kabupaten Lawang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang, Forum Malang Inklusi, Puskesmas Lawang, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, SLB Pembina Lawang, SDN V Inklusi Bedali, Pendaming Desa, TKSK Lawang, PKK Desa Bedali dan Pokja Wirausaha Difabel.

Menikmati buah kebersamaan

Saat ini para penyandang disabilitas di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, merasakan layanan yang berbeda dengan sebelumnya, khususnya di bidang kesehatan. Ada inovasi layanan kesehatan berdasarkan kebutuhan ragam disabilitas, seperti fisio terapi, terapi wicara, konseling dan parenting, namanya Posyandu Disabilitas. Semua layanan tersebut sebelumnya hanya ada di rumah sakit dan berbayar, kini gratis tis tis dapat diakses dengan mudah di Desa Bedali.

Ada juga layanan ambulance gratis dari PMI Lawang dan BMH Malang, serta pelatihan kerja dan permodalan dari Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS). Difabel di Desa Bedali juga terdata dengan baik. Data awal di Desa Bedali hanya tercatat 9 orang penyandang disabilitas, dengan kategori seluruhnya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Setelah ada Posyandu Disabilitas kini terdapat 122 penyandang disabilitas. Sebuah peningkatan angka yang signifikan berkat pendataan yang baik. Dari pendataan yang akurat, akhirnya dapat diprogramkan dengan baik oleh Pemerintah Bedali maupun oleh Lingkar Sosial, kegiatan pemberdayaan yang sesuai bagi masyarakat.

Penyandang Disabilitas di Desa Bedali kini tengah merasakan buah kebersamaan lintas sektor. Hal yang sebelumnya seperti tak mungkin terjadi bagi kelompok difabel, bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan.

Persoalan di masyarakat, penyebabnya bukan dari satu kelompok masyarakat saja, melainkan banyak pihak alias lintas sektor. Maka pemetaan persoalan, potensi dan solusinya pun harus lintas sektor. Kaitannya satu kelompok saja tak akan bisa mengatasi masalah yang disebabkan oleh lintas sektor.

Cara-cara kerja kelompok difabel LINKSOS bisa kita pakai untuk penyelesaian persoalan sampah dan sungai di Kecamatan Lawang, yaitu sinergi dengan lintas sektor.  Cara awalnya sederhana melalui kegiatan sarasehan. Mau mencoba? Ayo!

Facebook Comments