Bawaslu Kabupaten Malang dan Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) akan me-launching buku berjudul Kesadaran Disabilitas untuk Penyelenggaraan Pemilu Inklusif.
]Kegiatan akan digelar hari Sabtu, 16 Juli 2022 di Grand Miami Hotel Kepanjen dan dihadiri lintas sektor. Di antaranya Muspida Kabupaten Malang dan Dinas terkait, Komnas Disabilitas RI, Komisi II DPR RI, Bawaslu RI, Bawaslu Jatim, KPU Kabupaten Malang, Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, serta lintas organisasi penyandang disabilitas dan lainnya.
Sosialisasi pengawasan partisipatif
Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Mohammad Wahyudi mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu.
“Kegiatan sosialisasi ini bertajuk Peran Kelompok Disabilitas dan Fokus Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024,” terang Wahyudi sapaan akrabnya. Salah satu agendanya adalah launching buku.
Lanjutnya, tim penulis buku berjudul Kesadaran Disabilitas untuk Penyelenggaraan Pemilu Inklusif ini merupakan kolaborasi Bawaslu Kabupaten Malang dan LINKSOS.
“Proses buku ini sejak bulan Juli 2021, secara intens Bawaslu Kabupaten Malang dan LINKSOS saling mengirimkan konsep tulisan, mengkolaborasi, merevisi dan saling memberikan masukan, termasuk meminta masukan penyandang disabilitas,” ungkap Wahyudi. Sehingga buku ini memiliki muatan yang komprehensif antara produk hukum, hasil penelitian serta konteks inklusi disabilitas.
Wahyudi menambahkan bahwa tindak lanjut dari launching buku adalah Deklarasi Pemilu Inklusif Kabupaten Malang yang akan diagendakan selanjutnya.
Pelibatan penyandang disabilitas
Senada disampaikan Ketua Pembina LINKSOS, Kertaning Tyas. Ia mengapresiasi pelibatan penyandang disabilitas dalam penulisan buku.
“Penyandang disabilitas telah terlibat secara baik dan penuh dalam penyusunan buku,” ungkap Ken sapaan akrabnya. Bentuk pelibatan tersebut, yang pertama LINKSOS menggelar sarasehan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas untuk menggalang informasi dan masukan langsung dengan penyandang disabilitas.
Yang kedua, LINKSOS dan Bawaslu Kabupaten Malang saling bertukar konsep, saling mengkoreksi dan melengkapi sehingga menjadi buku yang mengkolaborasi beberapa sudut pandang.
“Bahkan cover buku pun atas kesepakatan kedua belah pihak,” cetus Ken. Kami berharap buku soal penyelenggaraan pemilu inklusif ini merupakan lembaran baru bagi upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Kegiatan penulisan buku ini merupakan salah satu implementasi kesepakatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Malang. Kesepakatan tersebut dirilis sejak bulan April 2021.
Isi buku
Ketua Tim Penulis, Abdul Allam Amrullah sekilas merinci isi buku Kesadaran Disabilitas untuk Penyelenggaraan Pemilu Inklusif.
“Buku ini memiliki beberapa bab penting, yang pertama adalah alasan mengapa pemilu harus inklusif,” ujar Allam. Selain sebab amanah undang-undang, bab ini juga mengulas hambatan penyelenggaraan pemilu ramah disabilitas.
Selanjutnya Bab II tentang Indikator Pemilu Ramah Disabilitas. Bab ini praktis bisa menjadi petunjuk bagi penyelenggara pemilu, utamanya petugas lapangan untuk mengetahui apakah layanan fisik misal TPS dan layanan non fisik sudah ramah disabilitas.
“Pengetahuan tentang indikator tersebut kemudian didukung oleh materi di bab selanjutnya yaitu tentang mengenal makna dan hak-hak Penyandang Disabilitas, serta beberapa ulasan praktik baik di bab berikutnya,” papar Alam.
Apresiasi penyandang disabilitas
Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu (Gerkatin) Malang, Sumiati memberikan apresiasinya. Menurutnya buku tersebut mendukung advokasi dalam upaya penghormatan dan pelindungan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya hak politik dan pemilu.
Sumiati mengungkap bahwa selama ini pemilu tidak akses bagi tuli. Contohnya, saat dipanggil dalam antrean pencoblosan, mereka tidak mendengar.
“Namun, buku yang cukup tebal ini, masih harus ditingkatkan aksesibilitasnya, khususnya bagi penyandang tuli dan beberapa kondisi disabilitas yang mengandalkan visual dalam memahami sesuatu,” jelas Sumiati.
Harapan senada disampaikan oleh Koordinator Timsus Pendaki Difabel LINKSOS. Ia mengungkap sebagai penyandang disabilitas netra selama ini ia tidak pernah menggunakan template braille. Penyandang disabilitas netra tak bisa mandiri dalam pemilu karena ia harus mendapat petunjuk bagian mana harus dicoblos. Hak privasi tentu saja terganggu dalam hal ini.
“Awalnya, saya berpikir bahwa tidak semua TPS menyediakan alat bantu pilih tersebut. Namun, setelah saya membaca buku ini, ternyata setiap TPS harus menyediakan template braille,” ungkapnya.
Pria low vision pendaki gunung ini berharap buku tersebut akan meningkatkan partisipasi dan semangat penyandang disabilitas dalam pemilu, serta membuka ruang lebih baik bagi disabilitas untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu.
Informasi lebih lanjut
Pers rilis bersama oleh Bawaslu Kabupaten Malang dan Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS). Informasi lebih lanjut dan wawancara hubungi:
- Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Mohammad Wahyudi. WA 0823-3761-5635
- Ketua Pembina LINKSOS, Kertaning Tyas. WA 0857-6463-9993
Video MoU Bawaslu Kab. Malang dan LINKSOS