Jurnalisme Warga untuk Pembebasan Pasung

Menulis bukan hanya untuk mencatat peristiwa, bahkan bagiku pekerjaan jurnalis adalah gaya hidup. Dan ini keren banget. Ya, menulis untuk perubahan. Sedikit berbagi kisah, ketika tahun 2010 dampak dari sebuah penulisan, berhasil membantu anak gizi buruk, orang dengan kusta dan warga dusun pelosok mendapatkan hak kesehatan. Juga membebaskan belasan orang dari ancaman pasung.

Hakikat kerja seorang jurnalis atau wartawan adalah menyampaikan fakta/ kebenaran yang ada. Sebagai bagian dari pilar demokrasi sekaligus kerja-kerja bela negara. Salah satu pekerjaan mulia dari beberapa profesi lainnya.

Namun ada realitas di lapangan. Beberapa kawan dan orang mengalami alergi wartawan/ media. Indikatornya, lebih memilih menghindar dari pada terjadi proses wawancara. Namun ada pula yang akrab, bahkan punya teman wartawan banyak.

Ada pula yang seperti saya, orang bukan wartawan (ketika itu) yang melakukan kerja-kerja kewartawanan yaitu mencari dan mengelola data lalu mempublikasi. Aktivitas ini disebut Jurnalisme Warga. Bukan tanpa tujuan, dampak dari kegiatan tersebut berhasil membantu anak gizi buruk, orang dengan kusta dan warga dusun pelosok mendapatkan hak kesehatan. Juga membebaskan belasan orang dari ancaman pasung. Ini kisahnya.

 

KEN KERTA

Tahun 2010. Diawali dengan iseng-iseng ikut kawan petugas sensus melakukan pendataan. Lokasi pendataan dari tempat kami tinggal tidak jauh, sekira 20 km. Hanya saja medannya yang cukup menantang. Kami harus berjalan pada jalan setapak menembus ilalang dan semak belukar. Tak cukup itu, kami harus naik sampan melalui sungai-sungai buatan bekas galian excavator yang tak diteruskan. Terakhir kami dijemput warga setempat naik ketek menyusuri Sungai Belida untuk sampai ke sebuah perkampungan.

Perkampungan tersebut bernama Ulak Baru. Yang unik sekaligus memprihatinkan adalah ketika itu tahun 2010,  warga setempat memiliki dua kartu identitas, satu dalam wilayah kabupaten Ogan Ilir, satunya lagi dalam wilayah Muaraenim. Ya, terjadi sengketa perbatasan dalam dua kabupaten tesebut. Yang ironi adalah kondisi kesehatan warganya yang terabaikan. Ada anak yang mengalami gizi buruk, orang dengan kusta, lansia yang mengalami katarak, hingga warga dusun yang tinggal satu atap dengan kambing ternaknya.

Tak ada layanan kesehatan memadai di dusun itu. Informasi warga untuk ke Puskesmas terdekat harus naik sampan sejauh 30 km. Orang-orang banyak memilih melahirkan di rumah dari pada di Puskesmas dengan kemungkinan resiko melahirkan diatas perahu. Dukun kampung adalah solusi terdekat bagi orang sakit.

Demikian sekilas gambaran dusun. Siapakah yang tahu kondisi tersebut? Tak ada yang lain kecuali warga dusun sendiri, itupun sudah dianggap hal biasa.  Sempat pula terpikir, mengapa kasus kesehatan ini tidak diliput oleh media? “Mana orang tahu di tempat jin buang anak ini,” kelakar Rudi, Kepala Dusun waktu itu. Menurutnya, sejak sekira 40 tahun dusun ini ada, ya beginilah adanya masyarakat disini.

Memulai Jurnalisme Warga

Apa yang bisa saya lakukan? Idealnya adalah melaporkan kasus ini ke Dinas Kesehatan. Namun berhadapan dengan instansi ketika itu bagi saya masih sebagai hal langka, yang pasti sebab tidak paham prosedur. Beberapa pengalaman tentang berbelitnya proses birokrasi juga membuat saya memilih untuk tidak menghubungi mereka dulu.

Langkah yang saya pilih akhirnya menulis. Diawali dari wawancara warga dan tokoh masyarakat. Juga melengkapinya dengan dokumentasi foto dan video. Bergaya wartawan, saya memasuki dusun dan melalukan peliputan didampingi tokoh masyarakat setempat. Hasil liputan saya publish melalui blog gratisan dan facebook.

Hanya perlu waktu 3 hari, saya dihubungi oleh Dinas Kesehatan Ogan Ilir. Persoalan pun diatasi, mereka mengambil kebijakan kunjungan kesehatan berkala secara gratis satu minggu sekali di lokasi terdekat dusun tersebut.

Dusun ini kemudian juga diliput media dan menjadi perhatian pemerintah, salah satu beritanya berjudul: Selama 37 Tahun Menanti Layanan Kesehatan

Membantu panti sehat jiwa tradisional

Sekaligus di kawasan tersebut, di kediaman seorang ustad, terdapat belasan orang dengan gangguan jiwa. Mereka memperoleh rehabilitasi secara sosial, seperti diajak Yasinan, gotong royong desa, kerja di sawah dan sebagainya. Semua dilakukan tanpa menggunakan obat-obatan psikofarmaka. Hanya mengandalkan doa-doa dan kepiwaian pak ustad dalam mengobati orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Namun yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana penanganan pasien yang masih agresif? Bagi saya yang melihat langsung situasi dan kondisi disana menjadi beban tersendiri. Langkahnya melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Tak banyak hambatan, jurnalisme warga menjadi penghantar yang baik hubungan kemitraan saya dengan Dinkes.

Oh ya, masih ingat apa itu Jurnalisme Warga? Jurnalisme warga merupakan kegiatan jurnalistik/ kewartawanan yang dilakukan oleh orang bukan wartawan. Pertanyaannya, bagaimana dasar cara kerja dan perlindungan aktivitas bagi Jurnalisme warga? Ada beberapa versi pendapat, namun selama dasawarsa ini saya mengacu pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalisme.

Ayo! Menulis untuk perubahan

Dari waktu ke waktu, kegiatan Jurnalisme Warga terus saya lalukan untuk menyuarakan hal-hal yang tak tersentuh media konvensional, juga untuk mempengaruhi kebijakan publik. Agar terjadi perubahan baik. Apa yang saya tulis penting untuk meluas agar dibaca masyarakat dan para pemangku kebijakan.

Kamu bisa coba cek beberapa perubahan yang ada dengan seacrhing di google. Seperti  jalan Ijen ramah difabel, partai politik minta maaf pada difabel, advokasi difabel di Malang, kelompok kerja wirausaha difabel di Malang, posyandu disabilitas, desa-desa inklusi di Malang.

Apa yang saya lakukan bersama tim, khusunya di Malang tak lepas dari kerja-kerja jurnalisme warga.

Ada yang pernah bertanya kepada saya,”Ditempatku ada orang yang ngaku-ngaku wartawan, kerjaan memeras Kades dan pejabat. Anehnya juga kadang ia berperan sebagai LSM. Ada juga wartawan yang liputannya hanya memuji-muji pejabat, hal riil di masyarakat yang kami perjuangkan tertutup oleh pencitraan orang melalui media. Inilah yang membuat aku (si penanya-red) alergi media.”

Jawaban adalah tetaplah mengacu pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, juga kewajaran antar orang dalam berkomunikasi. Ada hak tolak, hak jawab, hak koreksi dan sebagainya. Kecuali jika ternyata memang ada yang disembunyikan dari masyarakat  dan tak ingin terungkap oleh media.

Benar-benar jadi jurnalis

Salah satu pengalaman menarik dari kegiatan Jurnalisme Warga adalah ketika saya benar-benar menjadi jurnalis. Pada tahun 2012-2014 saya berkesempatan bergabung di organisasi konservasi alam yang fokus pada penanganan orangutan. Namanya Center for Orangutan Protection (COP). Kerjaan saya lebih banyak menulis dan menulis apa yang kami lakukan di lapangan, menjelajah kawasan orangutan dan titik-titik dimana terdapat orangutan di Sumatera dan Kalimantan. Haha.. menulis dan travelling gratis dan memperoleh bayaran.

Salah satu tulisan yang berkesan dari tulisan-tulisan lainnya yang juga berkesan adalah Kisah Cinta di Sibolangit.

Kemudian tahun 2016, saya berkesempatan belajar menulis di Jogjakarta, tepatnya dalam Training Jurnalistik dan Advokasi Dasar. Dalam pelatihan ini kami diajarkan bagaimana melakukan advokasi melalui penulisan berperspektif HAM Disabilitas. Pelatihan ini diberikan oleh SIGAB Indonesia.

Dampak dari pelatihan menulis ini penting. Bagaimana sebuah tulisan harus mampu mengungkap fakta secara berimbang dan membuat perubahan baik. Tulisan juga harus memihak pada kepentingan masyarakat.

Ada beberapa pelatihan lain terkait jurnalisme yang saya pelajari, misal pelatihan Jurnalistik dalam perspektif disabilitas, advokasi berbasis bukti, analis sosial dan sebagainya. Kapan dan dimana pembelajaran itu saya lakukan tak cukup saya uraikan disini, sebab tulisan ini saya batasi untuk 1000 karakter saja.

Woke, pesan di akhir tulisan: jangan lagi alergi media dan menulislah untuk perubahan baik. Trims.

 

 

 

Facebook Comments
WhatsApp chat