Yovie Wicaksono – 21 November 2019
SR, Malang – Guna menjamin kesetaraan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, Program Desa Inklusi di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang meluncurkan program perdananya, yaitu Posyandu Disabilitas.
Baca sumber berita: https://www.superradio.id/jamin-kesetaraan-layanan-kesehatan-dengan-posyandu-disabilitas/
Program Desa Inklusi diinisiasi oleh Yayasan Lingkar Sosial atas dukungan NLR Indonesia dengan tujuan untuk memastikan peran aktif dan parstisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.
Ketua Lingkar Sosial (Linksos) Indonesia, Kertaning Tyas mengatakan, Posyandu Disabilitas dirancang untuk menjawab berbagai persoalan kesehatan anak-anak berkebutuhan khusus dan para penyandang disabilitas. Hal tersebut disepakati dalam Musyawarah Masyarakat Desa (MDD), pada Rabu (20/11/2019) di Balai Desa Bedali.
“Nanti akan ada layanan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis, layanan fisioterapi, konseling, antar jemput penyandang disabilitas dari rumah masing-masing ke lokasi posyandu, serta yang unik adalah pemberdayaan ekonomi pasca rehabilitasi bagi yang memerlukan,” ujar pria yang akrab disapa Ken ini.
Dalam Posyandu Disabilitas, para kader kesehatan dan orangtua dari anak penyandang disabilitas akan memperoleh pelatihan terapi, sehingga beban pekerjaan dalam posyandu menjadi tanggungjawab bersama.
“Hal ini selaras dengan prinsip dasar Posyandu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat dengan didampingi petugas kesehatan,” imbuh Ken.
Turut hadir dalam MDD, segenap elemen masyarakat mulai dari perangkat desa, BPD, Bidan Desa, Perawat Desa, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna serta perwakilan penyandang disabilitas.
Selain itu, dukungan penuh dari Dinas Sosial, TKSK Kecamatan Lawang, RSJ Radjiman Wediodiningrat Lawang dan Puskesmas Lawang. Sementara dari organisasi non Pemerintah hadir pula Forum Malang Inklusi dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH).
Sekedar informasi, riset Lingkar Sosial Indonesia menunjukkan beberapa persoalan serius kesehatan penyandang disabilitas dengan penanganan stagnan di level pedesaan, sementara peningkatan layanan kesehatan terus meningkat di perkotaan.
“Padahal dalam realitasnya 90 persen penyandang disabilitas tinggal di pedesaan. Mereka yang nampak banyak di perkotaan adalah para penyandang disabilitas perantau untuk keperluan bekerja dan menempuh pendidikan,” ujar Ken.
Penyebab belum optimalnya layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di pedesaan, menurut Lingkar Sosial Indonesia diantaranya disebabkan oleh belum adanya instrumen pendataan penyandang disabilitas secara komprehensif dan terupdate.
Fasilitas kesehatan juga belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, minimnya pengetahuan masyarakat, stake holder dan penyandang disabilitas sendiri tentang kesehatan dan hak-hak penyandang disabilitas.
Kemudian persoalan mobilitas dan transportasi, penyandang disabilitas dari keluarga pra sejahtera kesulitan biaya transportasi ke lokasi pelayanan kesehatan, serta mahalnya biaya terapi, imunisasi dan obat-obatan khusus menurut penyandang disabilitas dari keluarga pra sejahtera.
Selain itu, adanya stigma di masyarakat sehingga penyandang disabilitas disisihkan oleh lingkungan bahkan keluarganya. (*/red)