SR, Malang – Lingkar Sosial Indonesia (Linksos) bersama Konsorsium Pelita dan Netherlands Leprosy Relief (NLR) Indonesia menggelar Dialog Nasional Pemenuhan dan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas dan Kusta di Malang pada Selasa (20/12/2022).
Hadir sebagai narasumber adalah Linksos (Kertaning Tyas), Konsorsium Pelita (Bejo Riyanto) dan NLR Indonesia (Angga Yanuar). Mereka membahas pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (praktik baik posyandu disabilitas dan kader kusta, refleksi pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas, hingga kebutuhan layanan kesehatan untuk kusta.
Dialog yang digelar secara luring dan daring ini juga menghadirkan empat penanggap, yakni dari Tim Staff Khusus Presiden (Yustitia M. Arief), Komnas HAM (Anis Hidayah), Kemenkes RI (Eva Susanti), dan Komnas Disabilitas (Dante Rigmalla).
Panitia acara, Kertaning Tyas mengatakan, dialog nasional ini bertujuan sebagai refleksi pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas dan kusta.
“Meningkatkan pengetahuan dan sensitivitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas dan kusta,” ujar pria yang akrab disapa Ken ini.
Tujuan selanjutnya untuk memaksimalkan peran lembaga negara dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan kebijakan atau rencana aksi terkait pemenuhan hak kesehatan kusta dan penyandang disabilitas.
Dialog ini juga mendapatkan respon dan apresiasi dari Bupati Malang, Sanusi dalam sambutannya yang diwakilki Asisten III Mursidah.
“Semoga dialog ini dapat menjadi wadah diskusi yang positif bagi kita semua untuk bersama mencari solusi terbaik terhadap problematika yang selama ini dihadapi dalam rangka pemenuhan hak disabilitas dan kusta sebagaimana tema besar dari dialog ini,” katanya.
Hal serupa disampaikan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji yang juga diwakili Dinas Sosial Kota Malang. Pihaknya berharap, kegiatan ini bisa menjadi wahana komunikasi dan interaksi sekaligus menjadi ajang memberikan masukan maupan ide/gagasan serta berbagai pengalaman sehingga mampu membuahkan suatu kesepakatan bersama dalam rangka mengentas kasus kusta.
Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi media untuk meningkatakan pengetahuan dan sensitivitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam upaya memenuhi hak kesehatan bagi penyandang disabilitas dan kusta.
“Serta sebagai wahana dalam memaksimalkan peran lembaga Negara dan OPD dalam menyusun kebijakan atau rencana aksi terkait pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas. Dengan upaya yang demikian insya Allah akan mewujudkan kemajuan pembangunan kesehatan dimasa yang akan datang sehingga dapat menghasilkan SDM yang sehat dan mampu bersaing dengan bangsa lainnya,” pungkasnya. (fos/red)
Sumber Berita.