Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) dan Bawaslu Kabupaten Malang menggagas Pemilu inklusif, Kamis 8 April 2021. Keduanya sepakat membangun hubungan kerjasama agar pemilu aksesibel bagi semua orang termasuk bagi penyandang disabilitas.
Kunjungan balasan
Ketua Pembina LINKSOS Kertaning Tyas mengatakan, ini merupakan kunjungan balasan Bawaslu Malang, setelah 15 Maret 2021 lalu kami kesana. Jadi prinsip pertemuan ini kedua belah pihak menyamakan persepsi tentang pemilu inklusif di Kabupaten Malang.
Pertemuan bertempat di Omah Difabel. Nampak perwakilan Bawaslu Malang dan LINKSOS menghadiri acara tersebut. Mereka adalah Ketua Bawaslu Malang Moh. Wahyudi, Anggota Bawaslu Malang Abdul Allam dan Ketua Pembina LINKSOS Kertaning Tyas. Hadir pula Sekjen LINKSOS Widi Sugiarti, bersama Koordinator Divisi Pendidikan Pemilu dan Demokrasi (Dikpildem) Anggra Dwi Sintawati.
Tujuan pertemuan
Kami membicarakan beberapa hal, yang pertama teknis pengembangan pengawasan partisipatif pemilu, terang Kertaning Tyas, Kamis 8 April 2021. Yang kedua, menyinggung sinergitas pengawasan partisipatif pemilu jelang Pilpres 2024.
Dan yang ketiga membicarakan tindak lanjut survei LINKSOS tentang kepemiluan. Survei berjudul Pemahaman dan Antusiasme Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu. Telah kami rilis 6 April 2021 kemarin.
Survei pengawasan partisipatif pemilu
LINKSOS melakukan survei selama tanggal 24-31 Maret 2021. Melakukan wawancara terhadap 40 responden secara acak di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang, yaitu Lawang, Pakisaji, Kasembon, dan Tumpang.
Responden berdasarkan jenis kelamin meliputi 18 laki-laki, dan 22 perempuan, empat diantaranya penyandang disabilitas. Sedangkan prosentase berdasarkan usia, terdapat 37,5 % range usia 18-30 Tahun, dan 62,5% range usia 31-60 Tahun.
Baca hasil survei selengkapnya: Survei LINKSOS Tentang Pemahaman Pemilu dan Antusiasme Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif
Hasil survei menunjukkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan sehingga cenderung abai terhadap proses pemilu dan pelanggaran yang terjadi, terangKertaning Tyas. Salah satu faktornya adalah sosialisasi yang tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas, anak jalanan dan transgender.
Penyebab sosialisasi pemilu yang tidak sampai
Lebih lanjut Kertaning Tyas merinci beberapa sebab sosialisasi pemilu yang tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama penyelenggara Pemilu belum optimal melibatkan sumber daya masyarakat sehingga jaringan mereka minim.
Yang kedua, minimnya pengetahuan penyelenggara pemilu tentang karakterisik segmen. Misalnya bagaimana teknis pendekatan terhadap anak jalanan.
Penting bagi penyelenggara pemilu untuk memahami karakteristik dan kearifan lokal. Seperti bagaimana melakukan interaksi dengan penyandang disabilitas.
Yang ketiga adalah penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi pada waktu yang dekat dengan tahapan pemilu. Hal ini menyebabkan perhatian masyarakat tercurah pada kampanye daripada edukasi.
Hasil pertemuan di Omah Difabel
Hasil pertemuan Bawaslu Malang dan LINKSOS menyepakati beberapa agenda tindak lanjut:
- Mengadakan kesepakatan kerjasama (MoU) pengawasan partisipatif pemilu
- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepemiluan secara lebih luas menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini utamanya menyentuh kelompok minoritas diantaranya penyandang disabilitas, anak jalanan, transgender, masyarakat adat dan lainnya.
- Melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok minoritas dalam pengawasan partisipatif pemilu
Informasi
Informasi lebih lanjut dan wawancara hubungi Ketua Pembina LINKSOS, Kertaning Tyas, WA 08576463999
