Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Posyandu Disabilitas

Materi Talkshow di RRI Malang, Kamis 27 Februari 2020

Pembicara:

  1. Yenny Ardiani, Puskesmas Lawang
  2. Ken Kerta, Lingkar Sosial Indonesia
Latar Belakang

Posyandu Disabilitas Desa Bedali merupakan bagian dari program Disability Inclusive Development (DID) yang dicanangkan oleh Lingkar Sosial Indonesia dan Pemerintah Desa Bedali. Didukung oleh organisasi NLR atau until No Leprosy Remains, Selasa 12 November 2019 di Balai Desa Bedali, mereka mengadakan pertemuan lintas sektor yaitu Camat Lawang, Dinas Sosial Kab. Malang, Dinas PMD Kab. Malang, Puskesmas Lawang, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat, Forum Malang Inklusi, SLB Pembina Lawang serta SDN V Inklusi Bedali, yang menghasilkan kesepakatan Komitmen Bersama Desa Bedali Inklusif  Disabilitas.

Isi dari komitmen tersebut meliputi 5 poin yaitu jaminan kesetaraan akses layanan dan sarana prasarana, data dan informasi aset desa uang uptodate dan komprehensif termasuk data penyandang disabilitas, keterlibatan difabel dalam proses pembangunan, adanya kelompok difabel desa serta kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas dan pembinaan kader-kader desa berwawasan inklusif disabilitas.

Komitmen bersama tersebut berlanjut dengan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), pada Rabu 20 November 2019 di Balai Desa Bedali, yang menghasilkan keputusan pembentukan Posyandu Disabilitas. Rapat tersebut selain dihadiri oleh perwakilan Perangkat desa Bedali, pengurus Lingkar Sosial Indonesia, Puskesmas Lawang dan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat juga BPD, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan warga masyarakat penyandang disabilitas.

 

Menengok beberapa persoalan kesehatan difabel

Berdasarkan ragam disabilitasnya, penyandang disabilitas memerlukan layanan kesehatan khusus, seperti fisio terapi bagi anak dengan hambatan fisik, dan terapi wicara bagi mereka dengan hambatan berbicara. Berdasarkan situasi sosialnya, difabel dan keluarganya juga memerlukan layanan konseling atau konsultasi  dan parenting atau seputar pola asuh yang baik bagi anak bekerbutuhan khusus. Layanan kesehatan khusus tersebut merupakan kebutuhan penting dan keperluan sekarang. Namun berbagai hambatan menyebabkan hak kesehatan tersebut terabaikan.

Hambatan yang dimaksud diantaranya:

  1. Dampak dari stigma, bahwa disabilitas adalah aib menjadi alasan penyandang disabilitas disembunyikan oleh keluarganya. Ketika penyandang disabilitas sakit, hanya diobati sekedarnya.
  2. Masih terdampak stigma, penyandang disabilitas dianggap tak memiliki masa depan, sehingga mereka yang telah mencapai usia 18 tahun ke atas kerap kali tidak memiliki KTP. Berkaitan dengan prasyarat administrasi layanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit, difabel yang tidak memiliki kartu identitas mengalami kesulitan. Dalam beberapa kasus bahkan ditemukan difabel dihapus dalam data KK oleh keluarganya.
  3. Hambatan aksesibilitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Belum banyak fasilitas kesehatan yang menyediakan ramp atau jalan landai bagi akses pengguna kursi roda, petunjuk tulisan bagi orang dengan hambatan pendengaran, atau resep obat setidaknya dalam aturan penggunaan dengan dukungan huruf braille bagi tuna netra. Meja-meja pelayanan, loket kasir dan obat kerap kali terlalu tinggi bagi orang pendek/ kerdil.
  4. Hambatan mobilitas. Aksesibilitas layanan transportasi juga berpengaruh pada kemudahan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan. Masih terdapat angkutan umum yang menolak penumpang dengan disabilitas fisik dengan alasan merepotkan.
  5. Hambatan lain terkait mobilitas adalah kemiskinan sehingga tidak mampu membayar biasa transportasi. Biasa transportasi bagi penyandang disabilitas bisa mencapai tiga hingga lima kali lipat dari orang non disabilitas. Ketika orang tanpa disabilitas cukup menggunakan sepeda motor, penyandang disabilitas dengan kondisi hambatan gerak yang berat harus menggunakan mobil sewaan.
  6. Tidak tercover asuransi. Kemiskinan juga menyebabkan keluarga penyandang disabilitas tak mampu membayar asuransi. Terlebih tidak semua layanan kesehatan dicover oleh asuransi. Padahal layanan kesehatan difabel seperti konseling, parenting, fisio terapi dan terapi wicara sangat penting. Ada asuransi gratis seperti BPJS Penerima Iuran Bantuan (PIB), namun tak semua orang dapat mengaksesnya atas berbagai faktor minimnya informasi, persoalan birokrasi dan stigma masyarakat.
  7. Minimnya dukungan sosial. Masih bersumber pada stigma, bahwa penyandang disabilitas dianggap tidak mampu dan tidak produktif, sehingga mereka sulit memperoleh pekerjaan yang layak. Masalah sosial ini menimbulkan kerentanan bagi ekonomi dan kesehatan. Dalam beberapa kasus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), pasca rehabilitasi mereka kerap kali mengalami kekambuhan dan kembali harus dirawat, salah satu penyebabnya adalah kondisi pengangguran yang memicu stress dan keputusasaan.

Mengatasi berbagai persoalan diatas, lintas stake holder di Desa Bedali Kec. Lawang Kab. Malang meluncurkan inovasi layanan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas, namanya Posyandu Disabilitas. Upaya kesehatan berbasis sumberdaya masyarakat ini menciptakan kemudahan akses serta gratis, meminimalisasi pengabaian hak kesehatan difabel dan mengikis diskriminasi HAM.

 

Bagaimana Posyandu Disabilitas menciptakan kemudahan akses layanan Kesehatan?

Posyandu Disabilitas menjawab satu persatu persoalan kesehatan difabel.

  1. Mengatasi stigma dan pemahaman yang keliru terhadap kesehatan penyandang disabilitas. Puskesmas Lawang melalui Bidan Desa, Perawat Desa dan kader-kader posyandu, turun lansung dari rumah ke rumah untuk memberikan edukasi kesadaran kesehatan difabel sekaligus melakukan pendataan. Hasilnya, selama sekira 100 hari kerja, telah terdata kurang lebih 90 orang penyandang disabilitas. Padahal pada data sebelumnya, sebelum ada Posyandu Disabilitas, data Bidan Desa menunjukkan hanya terdapat 9 orang difabel dengan kategori gangguan jiwa. Sedangkan data Lingkar Sosial hanya terdapat sekira 17 orang dengan berbagai ragam disabilitas. Terdatanya penyandang disabilitas ini juga akan meminimalisasi adanya pengabaian terhadap penyadang disabilitas yang sakit.
  2. Bagi penyandang disabilitas yang tidak memiliki kartu identitas, tetap mendapatkan pelayanan kesehatan Posyandu disabilitas. Bahkan berlanjut para kader Posyandu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa membantu kepengurusan tanda identitas tersebut.
  3. Adanya Posyandu Disabilitas menyebabkan peningkatan kunjungan penyadang disabilitas ke Balai Desa sebagai tempat layanan posyandu. Sebelumnya hampir tidak ada kunjungan difabel ke balai desa untuk urusan administrasi maupun lainnya sebab telah diuruskan oleh keluarganya. Merespon kunjungan penyandang disabilitas, Pemenrintah Desa merencanakan serangkaian renovasi fasilitas di Balai Desa. Renovasi yang baru saja selesai adalah ramp di pintu masuk balai. Ramp merupakan jalan landai yang memudahkan pengguna kursi roda, melaluinya, termasuk pengguna kruk, difabel penglihatan dan lansia.
  4. Mengatasi hambatan mobiitas, baik sebab aksesibilitas moda transportasi maupun kemiskinan, Posyandu Disabilitas menyediakan layanan ambulance gratis yang didukung oleh PMI Malang dan BMH Malang. Layanan ambulance gratis juga bisa diakses diluar kegiatan posyandu.
  5. Untuk pemenuhan layanan kesehatan pokok terkait terapi dan konsultasi, RSJ Dr. Radjiman Wediningrat menerjunkan ahli terapi dan psikiater untuk melayani fisio terapi, terapi wicara, konseling dan parenting.
  6. Selanjutnya untuk meningkatkan dukungan sosial, Posyandu Disabilitas melakukan pemberdayaan ekonomi bagi peserta dan kader Posyandu. Pemberdayaan berupa pelatihan kerja berkelanjutan dengan dukungan permodalan dan pemasaran. Kegiatan ekonomi ini didukung oleh BMH Malang dan Pokja Wirausaha Difabel Lingkar Sosial.

 

Upaya pengembangan Posyandu Disabilitas dan Harapan

Terkait dengan upaya pengembangan Posyandu Disabilitas, secara internal, Lingkar Sosial Indonesia sebagai inisiator program akan terus meningkatkan kerjasama dengan Puskesmas Lawang sebagai leading sektor berdampingan dengan Pemerintah Desa Bedali. Bentuk kerjasama diantaranya pelatihan kader posyandu dan penyusunan program tahunan. Selanjutnya secara eksternal, Lingkar Sosial Indonesia bekerja sama dengan PKRS RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat, dalam koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melakukan pengembangan Posyandu Disabilitas melalui promosi dan audiensi dengan Puskesmas dan Pemerintah Desa/ Kelurahan.

Harapannya, Posyandu Disabilitas dapat direplikasi di desa-desa/ kelurahan lainnya, dimulai dari sekup Kabupaten Malang dan meluas ke seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Prinsip dasar Posyandu Disabilitas sebagai upaya kesehatan berbasis sumber daya masyarakat (UKBM), yang kegiatannya berawal dari kebutuhan masyarakat, dilakukan untuk dan oleh masyarakat, serta didampingi petugas kesehatan. Maka implementasi UKBM akan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat dan kearifan lokal. Misal ketika suatu wilayah terindikasi warganya banyak yang mengalami masalah kejiwaan, maka Posyandu yang dibentuk bisa saja fokus pada penanganan masalah kejiwaan.

Facebook Comments
WhatsApp chat